adi ya adi
Sistem terbuka : yg nrima “uang” rakyat/pemilih Sistem tertutup : yg nrima “uang” pengurus partai Perdebatan hnya tentang siapa yg akan menerima “uang” Bgtu juga di rumah, boleh di coba, coba alihkan “sang penerima uang” (istri) ke yg lain…. Alamat yg td nya tiap malam selalu ter/(di)buka akan tertutup selamanya….. He…he
MZ.ARIFIN UMAR ZAIN.
Gimana kalau presiden dipilih oleh gubernur2. Gubernur dipilih oleh Walikota2 & Bupati2. Walikota & Bupati dipilih oleh camat2. Camat2 dipilih oleh Kepala Kelurahan & Kades? Ka Lurah, Kader dipilih oleh Ka Rw. Ka Rw dipilih oleh Ka Rt? Ka Rt dipilih oleh Warga2 nya?
Sistop Tanjung
Dalam buku the power of gatholoco sistem terbuka apa tertutup bahkan telanjangpun tidak berguna, pemborosan anggaran saja ujungnya tetap cari duit dari komisi bansos sampai ijon proyek, yang benar tidak usah pemilu gantian aja tiap 5 tahun, di kopyok model arisan toh partai pemiliknya ya itu2 saja ga boleh diganti
anak rantau
Perang batin. “kamu harus komen sekarang!.. Tidak! Kamu harus komen!.. Tidak!… HARUSSS!!! iyadeh…. Daripada tidak pake celana dan beha. Hahahha. Reply: Imajinasi abah juga condong ke calon perempuan. Karna tidak ada laki laki pakai beha, hahaha Reply, #sunting_ulang_tulisan
Jo Neka
Saya salah satu pengujinya..Pak Dahlan Riya’..hihiii
Mirza Mirwan
Sebenarnya pelaksanaan pemilu sistem proporsional terbuka baru berlangsung tiga kali: 2009, 2014, dan 2019. Tetapi sudah dipelajari sejak awal milenium ke-3. Saat itu KPU — Anas Urbaningrum masih menjadi komisioner — mengadakan studi banding ke Norwegia. Saya lupa tahunnya. Di Norwegia memang jumlah parpol “ora mekakat” banyaknya. Padahal parlemen Norwegia, Stortinget, hanya punya 169 kursi. Nah, di Norwegia itulah KPU mempelajari pemilihan dengan sistem proporsional terbuka. Tetapi pada pemilu 2004 belum sepenuhnya menggunakan sistem terbuka, kecuali membagi daerah pemilihan yang sebelumnya sebanyak jumlah provinsi menjadi dapil-dapil kecil dan mencantumkan nama caleg di kertas suara. Barulah pada pemilu 2009 perolehan kursi berdasarkan perolehan suara terbanyak. Walaupun di nomor buncit kalau suaranya terbanyak (di partainya), ia berhak atas kursi yang dimenangi partai Bupati Lumajang yang disebut Pak DI mungkin mantan anggota dewan hasil pemilu 2009 atau 2014. Alih-alih selisih 6 suara, selisih 1 suara saja juga berhak atas kursi tersebut. Sayangnya, waini, KPU mengadopsi sistem pemilu di Norwegia yang warganya hidup makmur. Politik uang tidak berlaku di sana. Alih-alih hanya uang senilai 2kg beras dan 4bks mi instan, bahkan senilai 1kg daging sapi juga tak membuat pemilih Norwegia terpikat. Sayangnya lagi, waini yang menjengkelkan, sistem pemilu mengadopsi Norwegia, tetapi malah menetapkan parliamentary threshold. Padahal di Norwegia tidak ….
