Komisi III Sebut Banyak Proyek Mangkrak Akibat Kesalahan Pengembang

Komisi III Sebut Banyak Proyek Mangkrak Akibat Kesalahan Pengembang
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Daen Nuhdiana. (Foto: Istimewa)
0 Komentar

Jabarekspres.com – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Daen Nuhdiana meminta agar para pengusaha yang tidak memiliki modal tidak usah ikut lelang proyek di Bumi Tegar Beriman.

Pasalnya, dia menilai banyak proyek yang mangkrak akibat pihak ketiga yang tidak memiliki modal cukup.

Politisi Partai Hanura itu mencontohkan proyek perbaikan Jalan Mekarsari, Rumpin, Kabupaten Bogor yang mangkrak dampak dari penyedia jasa yang kekurangan modal.

Baca Juga:Ridwan Kamil Bantah Pembuatan Konten Al-Jabbar Rp15 M, Ini Penjelasannya!Akomodir Keinginan Warga, Bima Arya Perpanjang Jam Operasional Taman dan Lapangan

”Saya hanya mengingatkan bagi perusahaan di Kabupaten Bogor yang tidak punya modal, mending tidak usah berusaha di Kabupaten Bogor,” kata Anggota Komisi III itu kepada media, Jumat (13/1).

Menurut Daen, mangkraknya perbaikan jalan itu harus menjadi catatan penting bagi dinas terkait, agar tidak memenangkan tender kepada perusahan-perusahan yang tidak memiliki modal.

”Sebaiknya jika melihat perusahaan jangan hanya dari data pendukung saja, tapi juga dari sisi keuangan perusahaan,” ujarnya.

Dia mengatakan, meski ada catatan tentang perusahan dan pengalamanan perusahaan, namun dinas tetap harus pintar.

”Faktor untuk membangun atau perbaiki proyek haruslah memiliki modal, agar pengerjaannya maksimal,” kartanya.

Selain itu,  dirinya juga meminta Dinas PUPR dan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) mencoret nama perusahaan yang mendapat luncuran kegiatan fisik pada 2023 ini.

Pasalnya, masih banyak perusahaan lokal lain yang mampu mengerjakan proyek infrastruktur di Kabupaten Bogor sesuai target.

Baca Juga:Rekomendasi Aplikasi Desain Rumah Mudah Digunakan, Bisa di Android atau Web OnlineMencoba Melawan Saat Ditangkap, Kedua Kaki Kadal Dilumpuhkan Petugas

”Saya kira PUPR bisa mencoret perusahaan mana yang tidak benar mengerjakan kegiatan. Blacklist saja saja semua. Masih banyak perusahaan lokal asli Kabupaten Bogor yang punya uang,” pungkasnya. (sfr)

0 Komentar