Jabarekspres.com – Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebagai daerah otonomi baru (DOB) memiliki Markas Kepolisian Resor (Mapolres) dan Kejaksaan sendiri.
Sejauh ini, Daerah dengan jumlah penduduk 1,6 jiwa lebih dengan 16 kecamatan itu masih masuk dalam wilayah hukum Polres Cimahi.
Sementara, untuk pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum masih menginduk di Kabupaten Bandung.
”Memang ini menjadi tugas saya sebagai perwakilan dari salah satu dapil dari KBB dan sudah sejak lama saya minta kepada Pemda KBB untuk segera, karena gak bisa Forkopimda ini menyatu dengan daerah lain,” jelas Cucun saat ditemui di Gedung HBS Cimareme, Padalarang, Rabu (28/12).
Dia mengatakan, saat ini untuk Polres sendiri masih di Cimahi, dan kejaksaannya masih ikut ke Bale Bandung. Padahal, di KBB ini, memiliki wilayah yang sangat luas dan penduduk dengan jumlah yang banyak.
”Saya sudah sampaikan persoalan ini ke Bupati Bandung Barat beberapa waktu kebelakang. Seharusnya, bupati berfikir bagaimana menata KBB, mulai dari kejelasan alun-alunnya, termasuk kantor untuk penanganan hukum,” tuturnya.
Menrutnya, jika dalam Undang-Undang pusat Forkopimda perlu ada Mabes Polri, Mabes TNI dan juga kantor Kejaksaannya sendiri.
”Gimana mau menata Kamtibmas, jika polres-nya saja masih menginduk ke Kota Cimahi dan gimana mau menegakkan hukumnya saja masih di Kabupaten Bandung. Bayangkan saja, kalau orang Gununghalu ada persoalan hukum harus ke Kejari Bale Bandung, kan kasihan,” ujarnya.
Cucun dengan tegas mengatakan, sebagai wakil dari Dapil Bandung Barat dirinya bakal berjuang agar KBB memiliki Mapolres dan Kejari sendiri.
Dia pun mengaku tengah mengagendakan kunjungan di Jabar untuk mendatangi Kejati dan Polda guna mendorong pembuatan Polres dan Kejari, agar bisa segera memasukkan usulannya.
”Jadi aspirasi saat kunker ke APH di Jabar itu sekaligus meminta agar pak bupati segera siapkan lahan,” lanjutnya
Dia mengungkapkan, untuk pembangunan Mapolres dan Kejari nantinya bakal dibiayai dari APBN. Sementara untuk lahanya, pemerintah daerah yang harus menghibahkan dengan menyerahkan langsung ke institusi yang bersangkutan.
