Jokowi Ingatkan Bawaslu Awasi DPT dan Tekankan 4 Poin Ini Agar Pemilu 2024 Jurdil

Jabarekspres.com – Pesan penting diberikan Presiden Jokowi saat membuka Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Bawaslu 2024 di Jakarta, Sabtu (17/12/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu mengingatkan agar para pengawas pemilu itu bekerja keras mengawasi penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). Sebab, setiap pemilu DPT selalu menjadi polemik dan menjadi tudingan kecurangan.

”Saya berharap Bawaslu benar-benar bekerja keras mengawasi proses penyusunan DPT ini,” ingatnya.

Dalam acara bertemakan “Memantapkan Kinerja dan Soliditas Jajaran Pengawas Pemilu dalam Mengawal Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024” itu, mantan gubernur DKI tersebut menegaskan, agar Bawaslu melaporkan kepadanya jika ada dari pihak pemerintah yang menghambat dan tidak kooperatif terkait DPT tersebut.

Pasalnya, DPT sangat memengaruhi kepercayaan masyakarat terhadap penyelenggara pemilu dan akan menghasilkan legitimasi yang kuat.

”Nanti, Pak Rahmat Bagja laporkan ke saya. Karena, urusan DPT ini sangat krusial dari tahun ke tahun dan sangat memengaruhi kepercayaan masyarakat kita,” tegasnya.

Jokowi yakin dengan pengalaman yang dimiliki penyelenggara pemilu akan membuat pemilu semakin berkualitas.

”Hati-hati mengenai ini (daftar pemilih) dan mungkin yang terberat karena melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar. Juga, rentang pemilihan yang luas dan kondisi geografis yang sangat beragam,” tuturnya.

”Tapi, saya percaya dengan pengalaman yang kita miliki. Saya merasa kita memiliki bekal yang sangat cukup untuk persiapkan pemilu ke depan jauh lebih dan berkualitas,” lanjutnya.

Untuk itu, kata dia, pengawasan harus dilakukan di semua tahapan pemilu dan seluruh prosesnya harus diawasi dengan cermat dan ditangani dengan hati-hati.

”Hal itu untuk wujudkan sekali pemilu yang berkualitas,” tegasnya.

Di saat yang sama, Jokowi juga menekankan empat hal agar Pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil. Pertama, kata dia, memetakan segera potensi masalah dan berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran.

”(Bawaslu) pusat memetakan, provinsi memetakan, kabupaten kota memetakan, Bawaslu kecamatan memetakan, semuanya akan memudahkan. Perhatikan satu per-satu jangan ada yang terlewat,” pesannya.

Dia juga menekankan agar Bawaslu melakukan perencanaan yang matang dan melakukan antisipasi. Kedua, kata dia, fokus pada upaya pencegahan dan jangan hanya bekerja saat terjadi pelanggaran.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan