BALI – Keberadaan sektor pangan di Indonesia sudah menjadi prioritas pemerintah untuk terus dioptimalkan. Sebab, sektor ini untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, presiden Joko Widodo sudah menekankan bahwa Indonesia harus bisa melakukan swasembada pangan.
Menteri pertanian sendiri sudah berksomitmen dengan membuat berbagai program untuk menciptakan ketahanan pangan di Indonesia.
Khusus untuk beras, saat ini ketersedian stok beras di Indonesia ada Rp 10,2 ton. Sehingga siap memasok pangan untuk negara lain yang mengalami krisis pangan.
Berbagai program untuk ketahanan pangan juga tengah dixkembangkan di antaranya dengan meningkatkan produksi pangan lokal seperti Sagu, Gandum dan Singkong.
‘’Bahan pangan ini bisa digunakan sebagai bahan tepung pengganti gandum impor,’’ ujar Syahrul dalam ketarangannya, kemarin, Minggu, (14/11).
Untuk itu, pemerintah Indonesia mengajak negara-negara anggota G-20 untuk memperkuat ketahanan pangan bersama dan harus menjadi pilar utama.
Negara-negara G-20 tidak boleh menutup diri melalui pembatasan ekspor. Sebab kebutuhan pangan merupakan hak dasar bagi setiap manusia.
‘’Jadi tidak boleh ada negara di G20 ini menutup diri atau membatasi ekspornya atau memproteksi hanya karena kepentingan nasional sebab kita sudah menyepakatinya,” kata Syahrul.
Syahrul menambahkan, ada tiga fokus utama dalam mengantisipasi krisis pangan dunia. Pertama, mempromosikan sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan berkelanjutan.
Kedua, mempromosikan perdagangan pertanian yang terbuka dan non-diskriminatif dan Ketiga, memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang ada.
Untuk itu, anggaran pangan di semua negara harus dinaikkan untuk mendukung ketersediaan pangan agar krisis pangan global dapat teratasi.
“Paling penting kerja sama global ini dimantapkan. Tidak sebatas retorika dan diskusi. Tetapi bagaimana monitoring langkah lanjutannya,’’pungkas Syahrul. (yan)
