BANDUNG – Kabar hengkangnya Kader Partai Demokrat akibat keputusan Musyawarah Cabang (Muscab) penentuan Ketua DPC telah menyeruak hampir di setiap daerah.
Di Jawa Barat sendiri, ketidak puasan atas keputusan partai dalam menentukan ketua DPC telah membuat para Kader di tingkat akar rumput kecewa. Bahkan, banyak yang beranggapan bahwa keputusan DPP tersebut telah melanggar AD/ART sendiri dan mencederai demokrasi.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya alias Kang AW mengatakan, perbedaan pendapat dalam demokrasi adalah biasa. Mundurnya para kader juga pasti dialami oleh partai-partai lain.
“Jadi soal ada kader dan pengurus partai keluar-masuk itu biasa saja. Tidak usah ditanggapi berlebihan apalagi kekanak-kanakan,” ucap Asep Wahyuwijaya kepada Jabar Ekspres, Rabu (12/10).
Selain kader-kader di Pimpinan Anak Cabang (PAC) keluar, Kang AW pun dikabarkan telah berhijrah ke partai lain. Namun dengan santai dirinya menepis beredarnya kabar tersebut. Dia menyebutkan, dirinya masih menjadi anggota partai Demokrat.
“Saya masih tercatat sebagai anggota fraksi demokrat di DPRD Jabar. Saya pun tidak punya KTA Parpol lain selain kartu Partai Demokrat,” kata Kang AW sembari tersenyum.
Akan tetapi Kang AW tak memungkiri mengenai adanya sejumlah partai yang telah membuka lebar pintu masuk untuk dirinya. Terlebih, ada partai yang intensif mengajaknya untuk bergabung.
“Nahh, soal dibidik partai lain saya tidak menampiknya, barangkali karena mereka melihat dan menilai saya relatif rajin memelihara simpul dan basis pemilih,” kata dia.
“Beberapa partai sudah menawari pun tidak saya pungkiri. Itulah kompensasi kalau kita selalu berikhtiar menjaga mandat rakyat,” tambah dia.
Dia mengaku, setiap harinya dia masih menjalankan tugas sebagai penerima mandat rakyat di Dapil Kabupaten Bogor. Baginya, tugas itu yang jauh lebih penting dan mendasar.
“Dalam sistem pemilihan legislatif secara proporsional terbuka ini, bagaimanapun daulat rakyat harus dikedepankan. Mandat rakyat harus dijaga,” hemat dia.
Oleh sebab itu, lanjut dia, rakyatlah yang menentukan Caleg itu duduk atau tidak menjadi anggota parlemen. Maka dalam konteks tersebut, daulat partai bisa saja menjadi tak cukup penting juga.
