Pun halnya dengan belanja modal, sambung dia, mengalami kenaikan semula Rp 2,48 triliun menjadi sebesar Rp 2,66 triliun. Bertambah Rp 183,60 miliar atau naik 7,40 persen.
“Belanja modal pada perubahan APBD 2022 dilakukan penyesuaian karena adanya sisa lelang pada pekerjaan fisik infrastruktur dan pelaksanaan prioritas pembangunan pada akhir tahun 2022,” sambungnya.
Untuk belanja tidak terduga, Kang Emil mengungkapkan mengalami penurunan. Semula Rp 689 miliar menjadi Rp 483,76 miliar. Berkurang sebesar Rp 205,26 miliar atau 29,79 persen.
Sementara belanja transfer mengalami kenaikan. Semula Rp 12,05 triliun menjadi Rp 13,29 triliun. Bertambah Rp 1,24 triliun atau naik 10,31 persen.
“Kenaikan itu berupa bagi hasil sebagai konsekuensi logis dari naiknya target pendapatan daerah. Serta pemenuhan belanja bantuan keuangan yang menjadi kewajiban daerah provinsi serta program prioritas di daerah Kab/Kota,” ungkapnya.
Terakhir, dia menargetkan penerimaan biaya pada perubahan RAPBD 2022 diproyeksikan mengalami kenaikan dari Rp 742,37 miliar menjadi Rp 2,66 triliun. Bertambah Rp 1,92 triliun yang sepenuhnya bersumber dari SILPA tahun sebelumnya berdasarkan audit BPK. (win/yan).
