JabarEkspres.com, BOGOR – Berbagai elemen mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tak terkecuali Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor yang menyuarakan aspirasinya di dekat Istana Kepresidenan Bogor dan di DPRD Kota Bogor, pada Senin, 5 September 2022, sore.
Presiden Mahasiswa (Presma) UIKA, Ardian Faturahman, dalam keterangannya menyampaikan, pihaknya berpandangan bahwa kebijakan menaikan harga BBM subsidi sangat tidak tepat.
Menurutnya, segala macam kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya mempertimbangkan rakyat kecil.
“Dengan kebijakan liberal seperti ini, hanya akan menguntungkan pihak asing dan para pemilik modal. Rakyat kecil hanya bisa gigit jari,” ungkapnya pada Jabar Ekspres, Senin, 5 September 2022.
Dia menilai, pemerintah sepertinya sudah kehilangan cara untuk memperbaiki perekonomian.
Masalah-masalah seperti besarnya utang luar negeri, besarnya biaya logistik transportasi dalam rantai produksi barang, kasus mafia migas atau bahkan tingkat penyerapan anggaran yang buruk merupakan beberapa dari sekian banyak masalah yang menyebabkan tidak optimalnya APBN dan mandeknya perekonomian.
“Bukannya menyelesaikan masalah-masalah tersebut, pemerintah malah memilih untuk menaikan harga BBM bersubsidi yang jelas-jelas berdampak sistemik terhadap buruknya perekonomian di negeri ini,” paparnya.
Selain menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, para mahasiswa menuntut pemerintah menjaga ketersediaan dan pendistribusian BBM subsidi bagi masyarakat miskin di seluruh Indonesia.
Diberitakan sebelumnya, usai satu jam lebih berada di depan gerbang utama DPRD Kota Bogor, aksi para mahasiswa yang mengenakan almamater hijau tersebut diperkenankan masuk ke dalam gedung DPRD Kota Bogor dan diterima oleh Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto dan Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin didampingi Ketua Komisi I Safrudin Bima dan anggota Komisi II Muaz AD.
Dalam pertemuan di ruangan Serbaguna, para mahasiswa secara bergantian menyampaikan aspirasinya terkait penolakan kenaikan BBM bersubsidi. Bahkan di antara mereka meminta jaminan DPRD Kota Bogor berkenaan tindak lanjut aspirasinya kepada pemerintah pusat.
Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengaku, pihaknya akan melayangkan surat ke Ketua DPR RI, Ketua Komisi 7 DPR RI dan Ketua Banggar DPR RI serta Kementerian ESDM dan Presiden Republik Indonesia.
