BANDUNG – Indonesian Politick Research and Consulting (IPRC) mengungkapkan hasil survei yang dilakukannya terhadap warga Kota Bandung. Hasilnya cukup mencengangkan, karena Kota Bandung dinilai rawan terhadap adanya politik identitas dalam pemilihan calon pemimpin kelak.
Kerawanan politik identitas yang dimaksukannya dalam hasil survei IPRC adalah, dalam hal pemilihan calon pemimpin yang dinilai akan berdasarkan identitas baik suku maupun agama.
Peneliti IPRC, Fahmi Iss Wahyudi mengatakan bahwa hal tersebut akan sangat rentan untuk digunakan sebagai agenda politik identitas.
“Jadi perlu diperhatikan bahwa presentase warga yang setuju dengan indicator etnis atau suku, dan agama memiliki kerentanan untuk dijangkau oleh agenda politik identitas. Sehingga, Instansi dan pihak terkait harus melakukan mitigasi antisipasi, penanganan hingga pencegahan,” ujarnya pada Sabtu (27/8).
Maka dari itu, Fahmi menyebut dalam pemilihan tersebut nantinya harus terlepas dari isu-isu identitas. Hal tersebut dikarenakan, agar setiap pemimpin atau wakil rakyat yang dipilih memiliki kualitas yang mumpuni.
“Idealnya dari kompetensi, latar belakang rekam jejak kemampuan dalam memimpin. Jadi kalau itu distorsi menjadi isu dia harus satu etnis, satu daerah, satu agama, itu yang dikhawatirkan dalam konteks pengelolaan negara di era modern ini,” katanya
Tak hanya itu, Ia juga menambahkan bahwa pihaknya kini telah melakukan survei terkait dengan politik identitas di Kota Bandung. Hal tersebut juga tambah dita, telah melibatkan sampel 1002 orang pada rentang waktu tanggal 20 – 30 Juli 2022.
“Sekitar 50 persen warga setuju bahwa calon pemimpin harus memiliki agama yang sama dengan mereka. Persepsi ini merata pada seluruh basis sosio demografis responden, 40 persen setuju dengan kesamaan daerah, dan 40 persen setuju harus sama dengan etnis atau suku pemilih,” pungkasnya
(San).
