JAKARTA – Keberadaan Holding Ultra Mikro (Umi) yang dibentuk oleh tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat tanggapan positif dari Menteri BUMN Erick Thohir.
Holding yang dibangun bersama oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNPM) ini telah memberikan andil dalam peningkatan ekonomi masyarakat.
Menurut Erick Thohir, konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang diadopsi pihaknya ada dua.
Pertama bagaimana Kementerian BUMN memastikan usaha pelaku UMKM dan UMi mendapatkan pembiayaan yang sesuai dilengkapi dengan pendampingan yang tidak kalah penting. Kedua, menjaga rantai pasok.
Contoh bagaimana kita konsolidasi BRI, dengan PNM, dan Pegadaian. BRI itu kan memastikan UMKM naik kelas yang tadinya ultra mikro.
Melalui PNM pinjaman Rp1 juta – Rp4 juta, lalu naik ke Pegadaian yang pinjamannnya mungkin Rp20 juta – Rp50 juta, nanti naik lagi ke BRI.
‘’Ini sangat positif bagaimana mereka punya kesempatan buat naik kelas tetapi tidak hanya tadi hanya membiayai, tapi juga dengan pendampingan-pendampingan. Ini yang penting,” ujar Erick Thohir dalam keterangannya, Rabu, (15/8).
Dia mengatakan, keberadaan PNM, memberdayakan ekonomi kaum ibu melalui mekanisme group lending. Pembiayaan ini telah mengalami pertumbuhan hingga 7,1 juta nasabah.
Pertumbuhan tersebut dicatatkan ketika kondisi ekonomi masih dibayang-bayangi pandemi.
Pembiayaan ini diberikan dalam bentuk modal produkstif yang mapu menyerap tenaga kerja mencapai 7,1 juta orang.
Setelah program PNM setelah tergabung dalam Holding Umi, PNM memperoleh sokongan likuiditas yang kuat dari BRI.
‘’Jadi, fundamental yang kami terus bangun memang di ekonomi kerakyatan. Tidak anti yang besar, yang besar harus kami dorong juga,’’ kata dia.
Erick Thohir menilai, untuk menjadikan sebagai fondasi, maka dukungan yang diberikan kepada untuk meningkatkan ekonomi masyarakat tidak harus besar.
Untuk itu, Holding UMi yang lahir sejak September 2021 semakin membuktikan kehadiran negara secara langsung untuk mengangkat ekonomi kerakyatan.
Di mana perusahaan besar atau korporasi harus bersinergi dengan pelaku usaha yang paling kecil sekalipun.
“Ini yang kami jaga dan saya yakini, pemerintahan Presiden Jokowi fokus bagaimana pembedahan ekonomi kerakyatan ini, menjadi platform yang tepat,’’ ujarnya.
