Perkuat Sinergi Stakeholder, Perpusnas Dorong Literasi Guna Sejahterakan Masyarakat

Editor:

Peningkatan literasi masyarakat Indonesia memasuki fase yang sangat penting, dimana di era Revolusi Industri 4.0 dibutuhkan SDM dengan literasi yang baik. Menurut data, nilai budaya literasi masyarakat indonesia pada 2019 masih berada di angka 59,11 sementara target di 2024 mencapai 71,04.

Transformasi perpustakaan merupakan upaya untuk membangun literasi masyarakat dan terbukti melalui transformasi layanan perpustakaan berbasis  inklusi sosial, tingkat literasi terus meningkat. Tak hanya itu, program yang berjalan sejak 2018 ini melibatkan 32 provinsi, 160 kabupaten dan 1250 desa.

Masih dalam acara yang sama, Ahmad Hadadi Kepala Dinas Dispusipda Jabar mengatakan bahwa pemerihtah harus hadir berikan keberpihakan pada masyarakat. Perpusnas hadir dengan informasi dan buku-buku untuk segala ranah lapangan kehidupan.

“Perpustakaan harus hadir agar masyarakat lebih sejahtera secara ekonomi, sosial, politik. Kalau masyarakat lebih literal, sutuasi nasional bisa dihadapkan dengan kedewasaan,” tutur Ahmad.

Dalam ranah ekonomi, kata dia, masyarakat bisa penuh dengan ketenangan melakukan rekonstruksi. Masyarakat yang teredukasi dalam teknologi dapat menerapkan ilmu literasi pada bidang bisnis, wisata, kuliner melalui kanal sosial media .

Merujuk pada data yang diperoleh, sebanyak 26,50 juta penduduk Indonesia dikategorikan sebagai penduduk miskin. Data dari Badan Pusat Statistik juga menunjukkan angka kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dari angka kemiskinan di daerah perkotaan.

Ahmad menuturkan, literasi harus memasuki seluruh kehidupan masyarakat Indonesia termasuk  masyarakat agraris. Sehingga bisa turut menikmati hadirnya literasi di ranah pertanian. Menurutnya, stakeholder perlu menghasilkan contoh sukses yang bisa menjadi acuan masyarakat.

“Sehingga masyarakat bisa menduplikasi. Kita ingin program bapak ibu (stakeholder) lebih konkrit. Kami siap memberikan hasil riset kekinian untuk menjadi supply berbagai informasi,” ungkapnya.

Pertemuan stakeholder Meeting (SHM) di tingkat provinsi ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem pendukung bagi pelaksanaan program di level provinsi, kabupaten & desa.

Ekosistem pendukung yang diharapkan dapat memastikan tersedianya landasan kebijakan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan program di daerah, terbentuknya kerjasama dan jejaring antara perpustakaan daerah dengan pemangku kepentingan; dan terjadinya perluasaan program melalui replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara mandiri dan  berkelanjutan.

Bila ekosistem sudah berjalan baik, maka peran seluruh pemangku kepentingan akan jelas dan saling  terkait satu  sama  lain serta  saling  bersinergi hingga proses membangun sumber daya manusia melalui penguatan literasi dalam transformasi perpustakaan akan berkelanjutan dan berkontribusi optimal dalam meningkatkan kualitas sumber daya dan kesejahteraan masyarakat.*** (Arv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.