Penuhi Janji Kampanye, Bima Arya Minta ASN ‘All Out’ atas Perubahan RPJMD

BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, bersama wakilnya Dedie A Rachim, meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bogor, untuk tetap mendorong janji kampanye yang pernah dilontarkannya. Terutama  atas perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024. Bima Arya meminta bawahannya itu untuk all out.

Hal itu diungkapkan Bima Arya saat acara sosialisasi RPJMD perubahan 2019-2024 disalah satu hotel di Kota Bogor, Selasa (26/07). Bima berjanji akan merealisasikan janji politik dan program prioritas yang memungkinkan bisa selesai tahun 2023.

Bima menjelaskan, tiga hal yang mendasari adanya perubahan RPJMD. Pertama, pandemi Covid-19. Kemudian penyesuaian regulasi pusat yang berdampak pada perubahan target. Yang ketiga adalah aspirasi, jadi semuanya tetap ada penyesuaian.

Menurutnya, ketiga hal itu tidak boleh terlalu jauh dengan janji-janji kampanyenya. Tetapi ada penyesuaian, mana janji kampanye yang bisa bergeser dan mana janji yang tetap harus berjalan.

“Jadi saya minta, saya tugaskan semuanya ASN itu diujung 2024 itu jelas. Mana target yang meleset mana yang tercapai, dan saya minta juga semuanya all out. Berjuang sampai titik darah penghabisan, sampai 31 desember 2023 untuk memaksimalkan target-target kami. Saya juga bersama pak Dedie akan sampai titik darah penghabisan,” ungkapnya.

Dia menilai, terkait perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor, kata Bima, dilihat dari program prioritas berdasarkan tahapan-tahapannya.

“Mana untuk infrastruktur, fokus penyelesaian Masjid Agung, kemudian pedestrianisasi dan apa yang diperlukan untuk konversi angkot. Ya, kami fokuskan semuanya pada program prioritas,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi menambahkan, soal perubahan RPJMD terjadi, berkaitan dengan aspek regulasi pada aturan pemerintah pusat dan RPJMD pemerintah provinsi yang juga mengalami perubahan.

“Kemudian, aspek teknisnya lebih banyak ke penyesuaian Covid-19. Di RPJMD awal 2019 kami belum memasukan Covid-19, mulai dari kondisi preventif sampai kuratif. Seperti penanganan Covid-19, penanganan vaksinasi itu kemudian dimasukan. Kemudian adaptasi kebiasaan baru di sektor pendidikan dan beberapa target indikator makro yang terpengaruh oleh kondisi Covid-19,” terangnya kepada Jabar Ekspres, Rabu (27/07).

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan