JABAREKSPRES.COM – Ribuan pegawai honorer tenaga teknis dan administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut ancam akan melakukan mogok kerja. Ancaman tersebut sebagai bentuk kekecewaan pegawai honorer karena permintaan audiensinya dengan Bupati tidak juga direspon.
”Kami sudah mengirimkan surat sekitar satu Minggu, tetapi sampai saat ini belum ada respon,” ujar Ketua Forum Honorer Tenaga Kependidikan (FHTK) Yudi Citra kepada wartawan, Senin 25 Juli 2022, kemarin.
Maksud dari Audiensi tersebut, sebut Yudi Citra untuk meminta kejelasan kepada Bupati mengenai nasib mereka.
Ribuan pegawai honorer ini, sebelumnya juga pernah melakukan audiensi di Kantor DPRD Garut, namun belum juga ada titik terang mengenai nasib pegai honorer. Karennay mereka bermaksud melakukan audiensi kembali dengan Pemkab Garut.
Honorer ingin menanyakan terkait nasib para pegawai honorer yang sebentar lagi akan dihapus oleh pemerintah pusat.
”Kami ingin bertemu dengan Pak Bupati langsung untuk berdiskusi terkait nasib Honorer yang ada di Garut. Tetapi tidak ada respons apapun,” terangnya.
Dengan tidak adanya respons ini, kata dia, ribuan honorer yang ada di Garut akan melakukan aksi mogok kerja dan melakukan aksi turun ke jalan dengan melibatkan masa yang lebih banyak.
”Jika dalam waktu dekat belum ada kabar baik, kami beserta honorer lintas dinas akan melakukan aksi yang melibatkan ribuan massa, bahkan jika diperlukan kami akan mogok kerja dan mogok data sampai tuntutan kami dikabulkan,” tegasnya.
Yudi menerangkan, jika para tenaga honorer administrasi dan kependidikan ini mogok kerja, itu akan berdampak pada keberlangsungan sekolah.
karena sebagian besar dari honorer administrasi ini adalah operator dapodik.
”Jika operator melakukan mogok kerja dan mogok data, maka imbasnya akan terhambat pencairan dana BOS, dana tunjangan profesi guru. Karena semua itu dilakukan melalui aplikasi Dapodik (Data Pokok Pendidikan), dan aplikasi-aplikasi lainnya yang dikelola oleh para operator honorer, ” ujarnya.
Dengan mogoknya para tenaga teknis ini, tambah dia, tentunya akan menimbulkan ketegangan diantara para guru.
Jadi jika kami benar-benar melakukan aksi yang mengakibatkan kacaunya Dapodik akan memicu tenaga guru untuk ikut aksi, dan tentunya hal itu akan berimbas negatif pada Pemerintah Kabupaten Garut. (rt)
