BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berupaya meningkatkan kapasitas para Camat se-Kabupaten Bogor, sebagai pemimpin di wilayahnya masing-masing.
Pemkab Bogor jelas ingin mendorong kreatifitas Camat dengan membekali pelatihan yang digelar di salah satu Hotel di Cisarua, Puncak, Senin (20/6).
Kegiatan tersbeut dibuka Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bogor, Iwan Setiawan. Hadir juga pada kegiatan tersebut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Jawa Barat, Hery Antasari beserta jajaran Pemkab Bogor lainnya.
Era disruptif menuntut kepemimpinan yang responsif, adaptif dan inovatif di semua level pemerintahan. Permasalahan dan dinamika masyarakat juga semakin kompleks sehingga tuntutan akan pelayanan yang prima juga terus meningkat.
Keberhasilan Pemkab Bogor dalam melakukan percepatan pemulihan sosial ekonomi dan mencapai target pembangunan daerah, tentunya sangat tergantung pada dukungan dan peran kecamatan dalam memberikan pelayanan prima.
Menurut Iwan Setiawan, Camat yang bertugas memimpin wilayah, harus mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan sekaligus memberikan pelayanan publik, membina dan memberdayakan masyarakat desa serta kelurahan.
“Camat tentunya harus terus meningkatkan kapasitas, kreativitas dan inovasi dalam memberikan pelayanan prima, melakukan pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan dan koordinasi sektoral terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan identitas hukum,” kata Plt Bupati Bogor itu.
Iwan meminta Camat harus memahami betul permasalahan dan potensi wilayahnya. Bersinergi dan berkolaborasi untuk mendorong perkembangan dan kemajuan wilayahnya.
“Saat ini Pemkab Bogor sedang melakukan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Saya minta para Camat agar aktif dalam memberikan masukan terhadap pengembangan wilayahnya masing-masing,” ungkap Iwan.
Selanjutnya, saat ini tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 yang tahapannya telah dimulai pada 14 juni 2022.
“Saya minta para Camat agar menjaga netralitas, tidak melakukan politik praktis terutama dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada ke depan,” tandas Iwan.
Pelatihan dilaksanakan selama lima hari kerja dan sebanyak 45 jam pelajaran, dengan tenaga pengajar dari widyaiswara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Jawa Barat, tenaga ahli, dan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor.
