“Kami pun bakal melakukan langkah-langkah strategis, di tingkat lokasi, masyarakat LMDH mempertahankan haknya untuk tidak tergiur dengan iming-iming reforma agraria,” ujarnya.
Lalu, rencana, pihaknya sudah sepakat dengan kawan-kawan lainnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan rekan-rekan Jabar yang berkumpul pada hari ini, bakal melangsungkan aksi massa.
“Kami akan demo. Kami juga meminta dukungan pemerintah daerah, pemda, pemerintah provinsi, dan lain-lain. Karena dengan terbit KHDPK yang dirugikan bukan hanya LMDH tapi keberadaan konservasi dan lingkungan yang ada di daerah itu sendiri,” imbuhnya.
“Bayangin, hutan di Jawa dipotong setengahnya, tujuan reforma agraria, bagaimana nasib penduduk pulau Jawa? Otomatis (terjadi) bencana-bencana lain. Ketika ini sudah hancur, ya sudah,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua LSM Gerakan Hejo, Eka Santosa, mengungkapkan bahwa yang terkena dampak bukan hanya Perhutani dan LMDH saja. Melainkan semua elemen yang bergantung terhadap hutan itu sendiri.
“Ini sudah menyangkut kepentingan keberlangsungan hidup, jadi, tentu kebijakan ini sebuah hal yang harus disikapi segera. Baik dari aspek hukumnya, politisnya, termasuk juga aspek budaya,” ujarnya.
“Aspek budaya, ini masyarakat adat itu ada berada di kawasan hutan Perhutani, itu baik dalam konteks ritual dan hak ritual berada di lahan kita. Selama ini harmoni tidak ada masalah. Lantas terusik sekarang. Pasti,” sambungnya.
Karena nanti, lanjut Eka, tidak menutup kemungkinan bakal ada lahan yang dibagikan atas nama menteri. Lalu bermunculan saling klaim lahan.
“Kerugian besarnya bukan lagi dari aspek hutan akan terkikis, tapi konflik sosial akan terjadi di lapangan. Maka mohonlah, Jokowi suruh Siti Nurbaya (menteri) mencabut SK. Kami tidak akan berhenti untuk melawan,” tutupnya.
Dalam diskusi tersebut pun hadir sejumlah tokoh, selain LMDH Jabar, Ketua LSM FPLH Thio Setiowekti, Dewan Pemerhati Kehutanan & Lingkungan Tatar Sunda, para pensiunan dirut, direktur, kadiv regional Perhutani se-Jawa di acara tersebut. (zar)
