Pemprov dan Pemkot Saling Sindir Polemik GBLA, Pengamat: Harus Bisa Dewasa Secara Politik

“Pada Desember Oded meninggal, kemudian Pak Yana menjadi Plt, dilantik jadi walikota definitif itu baru beberapa minggu lalu. Jadi memang begitu sudah celar akan dikelola, sebelumnya kan ada masalah, masalah pendanaan, masalah biaya hutang pembangunan dan sebagainya,” ucapnya.

Saat hal tersebut usai ditangani, beber Muradi, maka pengelolaan oleh pihak ketiga bisa dilaksanakan. “Pihak ketiga ini siapa nanti yang akan mengelola? Nah disebutkan di berita sebelumnya kan bisa 30 tahun. Nah itu pihak ketiga yang mengelola,” ungkanya.

GBLA, sendiri menurut Muradi, tidak harus ditangani langsung oleh Dispora. “Dipegang langsung oleh Dispora, bisa kemudian dilelang untuk penataan dan manajemen dari GBLA sendiri. Disitu poinnya,” katanya.

Muradi menganggap apa yang diunggah oleh Gubernur Jawa Barat adalah hal yang lumrah, karena Gubernur Ridwan Kamil telah mewakili entitas pemerintah pusat. Hal ini juga merupakan dorongan agar GBLA bisa terawat.

“Menurut saya, terlihatnya pemprov ingin pemkot lebih sigap, lebih tanggap, lebih cepat mengenai tata kelolal GBLA. Supaya nantinya bisa dimanfaatkan secara optimal. Setelah menyelesaikan semua masalah soal pembangunan, hutang dan lain sebagianya,” tuturnya.

Sementara Wali Kota Bandung sendiri lumrah memiliki kecepataan lambat dalam pengelolaan GBLA karena dalam posisi transisi selepas kepergian Oded Muhammad Danial ke Yana Mulyana.

Muradi mengatakan, GBLA memang telah menjadi bagian dari Pemerintah Kota, namun berada di bawah naungan Dispora.

“Kecepatannya harus cepat memang untuk tata kelola dan lain sebagainya, tapi keberadaan GBLA tuh tidak penuh di bawah kewenangan teman-teman Pemkot, dalam hal ini di bawah Dispora,” paparnya.

Terkait pengaruh polemik GBLA terhadap kepemimpinan Yana Mulyana, Muradi mengatakam bahwa hal ini tidak akan berdampak apapun.

“Saya kira akan normal saja. Ini kan masalah tata kelola administrasi, ini masalah kecepatan saja. Saya kira tidak terlalu punya signifikansi untuk kepemimpinan sebenarnya,” katanya.

Mengenai kaitan elektabilitas Yana dengan pengelolaan GBLA, Muradi mengatakan pengaruh bisa dinilai minimal 3 bulan setelah pengaktifan GBLA.

“Operasi itu untuk dia uji kelayakan  stadion untuk liga 1, liga satunya belum bergulir. Jadi kalaupun dilihat (elektabilitasnya), minimal 3 bulan dari pengaktifan GBLA menjadi stadion yang bisa digunakan,” ungkapnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan