Jabarekspres.com – Beberapa nama menteri muncul ke permukaan terkait dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dan mendukung penundaan pemilu pada 2024 mendatang.
Hal tersebut pula yang menjadi salah satu pemicu terjadinya aksi unjuk rasa besar-besaran dari kalangan mahasiswa yang terjadi di sejumlah kota, pada Senin (11/4) kemarin.
Menanggapi adanya wacana tiga periode tersebut, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana mengatakan bahwa pengguliran wacana presiden 3 periode yang berasal dari kalangan menteri, sarat dengan kepentingan politik.
Kepentingan individu maupun suatu konflik kepentingan politik yang luar biasa itu pun terlihat jelas. Yakni seusai mereka yang berada di sekitaran Istana tampak vokal saat mendukung wacana penundaan pemilu.
“Yang menyampaikan adalah para pembantu presiden, para menteri, para ketua partai yang berkoalisi dengan rezim hari ini,” ungkap perwakilan LBH Regional Jakarta-Bandung tersebut.
“Tentu mereka menginginkan untuk kemudian (tetap) melanggengkan kekuasan yang (sudah, red) mereka dapatkan,” jelasnya dalam konferensi pers Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Indonesia Bersama 17 LBH Kantor dan YLBHI yang berlangsung secara daring, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, mereka para elit masih ingin mempertahankan kekuasaannya. Tanpa repot-repot menunggu kembali terpilih lewat mahkamah rakyat, yaitu pemilihan umum (pemilu).
“Jadi mereka ingin mengeleminir hak rakyat untuk memilih, mengevaluasi, dan menghukum para elit yang tidak becus kerjaannya,” pungkasnya.
Oleh karena itu, menurutnya, wacana penundaan pemilu tak usah diberi tempat sedikitpun. Hal tersebut sangat berbahaya. Lantaran konstitusi sudah tegas mengatur pembatasan periode presiden. (zar)
