Pemerintah Naikkan Harga BBM, Pengamat: Itu Kebijakan Ngawur!

Tak hanya itu, dia juga menyinggung soal kebijakan yang harus pemerintah evaluasi agar tidak menambah beban masyarakat.

“Kebijakan seperti Domestic Market Obligation (DMO), HET, kemudian kebijakan terkait PPN harus dievaluasi. Jangan sampai kebijakan itu menambah beban masyarakat, karena buruknya tata kelola belanja dan pendapatan pemerintah di dalam APBN,” imbuhnya.

“Apalagi kan pemerintah itu tidak hanya mendapatkan windfall profit dari kenaikkan CPO dan lain sebagainya. Hutangnya juga cukup besar, sudah tembus 7 Ribu Triliun per Maret kemarin,” sambung Acu.

Dia sangat menyayangkan keputusan pemerintah yang menghapuskan sejumlah subsidi, Acu menilai pemerintah tidak konsisten, ia pun memegang prinsip telak bahwa harus ada reshuffle (perombakan kabinet, red) Menteri Perdagangan dan Keuangan.

“Saya minta segera ganti menteri perdagangan Muhammad Luthfi, dan segera pemerintah menstabilisasi harga pasar, mengembalikan kebijakan yang kemarin dicabut itu, HET,” ucapnya.

Tax Ratio pemerintah, menurut Acu, sudah buruk bahkan sebelum pandemi. Ia menilai pemerinta seolah-olah ingin memperbaiki defisit negara yang harus kembali ke 3 persen, padahal perbaikan keuangan negara tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu pendek.

“Kan menyelamatkan keuangan negara itu tidak short term. Makanya dari dulu, sejak periode awal Jokowi kita sudah wanti-wanti tolong hutang itu harus punya multiplier yang tinggi,” katanya.

“Tata kelola harus bagus, ini tax ratio pemerintah sebelum pandemi sudah jelek. Seolah-olah ingin diperbaiki dalam setahun, dua tahun ini. Karena tahun depan itu defisit negara harus kembali ke 3 persen. Kalau sekarang kan boleh di atas 3 persen karena ada UU Darurat, Perpu Darurat. Jadi kalap kebijakannya itu,” lanjut Acu.

Acu menjelaskan, jika bicara proses, Jokowi sudah ada di periode kedua, bukan waktu yang sebentar. Hal ini cukup mengkhawatirkan.

“Padahal kalau bicara proses, Pak Jokowi itu kan bukan setahun dua tahun, tahun ini sudah periode kedua. Tentu ini sangat mengkhawatirkan kita, kebijakannya sangat sporadis seperti ini dan tidak menunjukan adanya perbaikan,” pungkasnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan