JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan peran kepala daerah harus lebih optimal dalam pengendalian Covid-19.
Menurut Airlangga Hartarto, untuk pengendalian Covid-19, peran pemerintah daerah sangat penting. Sebab, sebagai garis terdepan aparatur pemerintah daerah juga memiliki peranan dalam peningkatan perekonomian nasional.
‘’Koordinasi kuat antara pemerintah pusat dengan daerah, termasuk organisasi perangkat daerah menjadi faktor penting penanganan Covid-19 di Indonesia,’’kata Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Jumat, (1/4).
Pemerintah tetap akan melakuan kebijakan gas dan rem yang memiliki garis satu komando dalam pengendalian Covid-19.
‘’Kebijakan gas dan rem dengan penerapan PPKM dan micro management di level RT-RW, alhamdulillah kita dalam waktu lima kuartal sudah kembali di jalur positif,’’ujarnya.
Selain itu, adanya penguatan sinergi antar stakeholder, di level kecamatan harus lebih diperkuat lagi agar proses pemulihan bisa lebih cepat prosesnya.
Jika merujuk dari target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, akselarasi ini harus diikuti dengan koordinasi yang inten.
Meski tantangannya cukup berat, Airlangga Hartarto mengaku optimis target pertumbuhan ekonomi tersebut dapat tercapai.
“Pertumbuhan tahun ini diperkirakan bisa di atas 5 persen dengan syarat penanganan Covid-19 baik, maka diperlukan koordinasi antara pusat dan daerah,’’ucap Airlangga Hartarto.
Tantangan lainnya adalah adanya adanya konflik geopolitik di Rusia dan Ukraina, hal ini sangat berpengeruh terhadap pertumbuhan ekonomi global.
Kendati begitu, Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan pendapatan per kapita nasional sudah kembali ke level sebelum pandemi.
Berbagai leading indicator yang rilis pada akhir 2021 dan awal 2022 mengindikasikan prospek ekonomi terus meningkat.
“Rupiah stabil, IHSG masuk dalam rekor tertinggi yaitu di atas 7.000, dan ini berkat penanganan Covid-19 maupun pemulihan ekonomi yang berjalan secara optimal,” kata Airlangga.
Menurutnya, di berbagai daerah juga mengalami perbaikan ekonomi dan berkontribusi dalam penguatan pemulihan perekonomian nasional.
‘’Yakni, di Maluku, Papua, Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi,’’cetusnya.
Sementara itu, untuk Bali dan Nusa Tenggara, pemerintah mendorong berbagai kebijakan, seperti pelanggaran pengaturan karantina, sehingga sektor pariwisata diharapkan bisa mulai kembali bergerak.
