JAKARTA – Untuk mengatasi perubahan iklim global, Menteri Koordinator Bidan Ekonomi Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menerapkan ebijakan pembangunan rendah karbon.
Menurut Airlangga Hartarto pembangunan rendah karbon Sudah jadi salah satu strategi transisi menuju Green economy atau ekonomi hijau.
‘’Ini sudah sesuai dengan visi Indonesia Maju pada 2045 dan mencapai nol emisi pada 2060,’’kata Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Selasa, (15/3).
Untuk mewujudkan kebijakan green economy ini, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran baik melalui APBN maupun non APBN.
Kebijakan Green Economy ini sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional. Bahkan dalam perencanaannya sudah masuk ke dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menangah Nasional (RPJMN).
Dala RPJMN terdapat tiga priosritas penting yang harus dilaksankan, di antaranya, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon.
Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menyebutkan untuk anggaran perubahan iklim pemerintah sudah mengalokasikan mencapai 4,1 persen dari total jumlah APBN.
‘’88,1 persen dari anggaran ekonomi hijau ini digunakan dalam bentuk pembangunan infrastruktur hijau sebagai modal utama transformasi ekonomi hijau di Indonesia,’’kata dia.
Untuk itu, pemerintah berkomitmen akan terus menekan mengurangi emisi gas karbon dan penurunan emisi gas buang rumah kaca.
Untuk target penurunan emisi gas rumah kaca ini sekitar 29 persen sedangkan 41 persen berupa dukungan internasional dengan target Net Zero Emission pada 2060.
Menko Airlangga mengakui, untuk melakukan pembangunan rendah karbon secara global membutuhkan biaya sangat tinggi.
‘’Dibutuhkan investasi sebesar Rp 3.799 triliun untuk mengatasi perubahan iklim dengan cara pengurangan emisi gas karbon,’’katanya.
Sedangkan dana yang tersedia saat ini hanya untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada 2020 adalah 100 juta dolar AS.
Dana tersebut diberikan kepada negara miskin dan berkembang. Hal ini sesuai dengan kespaatan pada forum COP-26 di Glasgow Scotland pada November 2021.
Untuk sumber lain pendanaa pembangunan rendah karbon adalah melalui GCF (Green Climate Fund) melalui program REDD+, sukuk hijau global, sukuk hijau ritel, APBD, pajak karbon, dan perdagangan karbon.
Untuk harga jual karbon dunia saat ini berkisar 5-10 USD/ton CO2. Berdasarkan Hasil Kesepakatan COP-26 diperkirakan semakin meningkatkan permintaan global akan kredit karbon, membuat harga jual karbon menjadi lebih tinggi.
