JAKARTA – Wacana perpanjangan kekuasaan yang terus digaungkan dalam berbagai bentuknya disebut-sebut mencerminkan ketakutan dan akal-akalan pemerintah saat ini untuk menghindari pergantian kekuasaan pada Pemilu 2024 nanti.
Wasekjen Partai Demokrat Jovan Latuconsina menegaskan, Pemilu 2024 belum dilaksanakan namun pemerintah sudah mengalami post power syndrome (sindrom paska kekuasaan) sehingga tega mengkhianati amanat reformasi untuk membatasi kekuasaan.
“Kita harus mengapresiasi ketegasan sikap Bu Megawati Soekarnoputri dan Pak Surya Paloh untuk menolak penundaan pemilu dan wacana presiden tiga periode. Dua negarawan senior ini tahu betul konsekuensi dari menghianati demokrasi ini. Rakyat bisa chaos. Bukan tidak mungkin TNI Polri akan dijadikan alat untuk membungkam ketidaksetujuan rakyat,” tegas Jovan.
Jovan lebih lanjut mengingatkan, sejarah mengajarkan ketika rakyat terus ditekan dan ditakut-takuti, suatu saat nanti rakyat bisa melawan balik. Dan kemungkinan dapat menyebabkan chaos besar. Konsekuensi inilah yang dihindari Megawati dan Surya Paloh. Para pejabat yang sekarang ini berupaya untuk utak-atik menghianati amanat reformasi, sebaiknya belajar dari Megawati dan Surya Paloh. Biaya politik dan dampak sosialnya akan terlalu besar.
“Pergantian kekuasaan adalah sesuatu yang alamiah dalam sejarah, dan sudah dijamin dalam konstitusi kita. Jika ini diutak-atik terus dengan berbagai alasan, sejarah tahun 1998 mengajarkan pada kita bagaimana publik melakukan koreksi dengan sendirinya,” tegas Jovan lebih lanjut.
Jovan menanggapi pernyataan terakhir Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang kembali menggaungkan wacana perpanjangan kekuasaan. Kali ini dengan alasan riset big data yang menunjukkan aspirasi publik.
Sebelumnya, klaim beberapa Ketua Umum partai politik yang menyatakan ada aspirasi rakyat untuk menunda pemilu dibantah oleh sejumlah survei lapangan yang dilakukan nasional. Klaim Luhut kemudian juga dibantah sejumlah pakar big data, karena jumlah datanya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan setelah diteliti ulang, hasilnya lebih banyak yang menolak ketimbang menunda pemilu.
“Pernyataan Pak Luhut Panjaitan dengan dalih riset big data ini hanya akal-akalan saja,” tegas Jovan, pria yang pernah menjadi Komandan Batalyon Raider 323 Kostrad ini. “Ini adalah skenario lanjutan dari upaya melanggengkan kekuasaan yang mengkhianati amanat Reformasi,” tambahnya.
