JAKARTA – Setelah beberapa hari menuai polemik usulan Ketua Umum PKB Gus Muhaimin yang ingin menunda Pemilu 2024 mendapat respons dari Istana.
Sebagaimana diketahui usai Gus Muhaimin menyuarakan usulannya tersebut suhu politik menyongsong ajang Pemilu 2024 mendatang langsung memanas.
Banyak pihak yang mulai menduga-duga apa tujuan sebenarnya dari usulan penundaan Pemilu 2024 nanti itu. Padahal, jadwalnya sudah ditetapkan KPU.
Untuk diketahui, pemungutan suara Pemilu 2024 disepakati digelar 14 Februari 2024. KPU pun telah merancang tahapannya baik Pilpres, atau Pileg 2024.
Menanggapi usulan Ketua Umum PKB terkait memundurkan jadwal Pemilu 2024, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini ikut bereaksi.
“Sebagai sebuah harapan tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang diterima dari masyarakat dan semua partai politik,” kata dia dilansir dari Fin.co.id.
Lebih lanjut, Faldo Maldini juga turut menanggapi mengenai tudingan bila Presiden Jokowi yang ingin menunda Pemilu 2024 untuk memuluskan misinya dalam perpanjangan masa jabatan.
Menurut Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara itu, pemerintah tidak mengetahui mengenai usulan yang kini menuai polemik tersebut.
“Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu tentang politik dengan Pemerintah, apalagi berurusan dengan transaksi. Jadi jangan diseret-seret,” ucapnya menegaskan.
Mantan Politisi PAN (Partai Amanat Nasional) itu menyebut Pemerintah saat ini sedang fokus untuk bangkit dari pandemi Covid-19. Sehingga, tidak tahu menahu urusan usulan itu.
“Ini badai yang sangat dirasakan oleh masyarakat segala lapisan,” ucap anak buah Presiden Jokowi itu.
“Pemerintah fokus pada kesehatan, dan bukan perusahaan, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin. Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, lain-lain,” tuturnya.
Selain pemulihan pasca pandemi, lanjut Faldo Maldini, Presiden Jokowi juga sedang mengawal transformasi besar yaitu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur.
“Jika ada yang dikaitkan dengan Pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan Pemerintah terlalu banyak , tidak ada waktu,” katanya.
Diberitakan Jabarekspres.com sebelumnya, Gus Muhaimin mengatakan akan mengusulkan Pemilu 2024 agar diundur maksimal dua tahun. Dia akan membicarakan usulan ini ke Jokowi dan pimpinan partai.
