DEPOK – Inspektorat Daerah (Irda) Kota Depok sedang berupaya untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik atau good goverment di lingkup pemerintahan Kota Depok.
Hal itu diutarakan Inspektur pada Irda Depok, Firmanuddin. Menurutnya, Irda Kota Depok saat ini selain memiliki alat pengawasan juga memiliki upaya audit, review, evaluasi, monitoring dan konsultasi melalui kegiatan sosialisasi, asistensi dan pendampingan seluruh PD di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
“Melalui hal itu, diharapkan dapat mewujudkan Good Goverment di lingkup Pemkot Depok,” ungkap Firmanuddin.
Tidak hanya itu, ia juga menambahkan bahwa Irda Depok juga memiliki sejumlah program yang diharapkan mampu menciptakan visi tersebut.
Sejumlah program yang dimaksud antara lain program Penyelenggaraan Pengawasan, program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Dikatakan, ketiga program tersebut masuk dalam program unggulan Irda Kota Depok untuk tahun depan.
“Terdapat sembilan kegiatan dalam ketiga program unggulan tersebut,” ujarnya.
Adapun kesembilan kegiatan tersebut dapat dirincikan, untuk program Penunjang Urusan Pemda memuat lima kegiatan meliputi kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (PD), perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD.
“Selanjutnya, terdapat kegiatan administrasi umum PD, administrasi keuangan PD, dan yang terakhir pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemda,” paparnya.
Selanjutnya, untuk program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, kata dia, mempunyai dua kegiatan. Di antaranya, perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, lalu pendampingan dan asistensi.
“Kemudian, pada program Penyelenggaraan Pengawasan terdapat dua kegiatan yakni penyelenggaraan pengawasan internal dan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu,” katanya.
Dikatakan Firman, melalui program-program tersebut, pihaknya berkomitmen membantu meningkatkan kinerja PD lainnya. Sebab, kinerja PD secara kumulatif merupakan kinerja Kepala Daerah. (mg2/wan)
