Realisasi Belanja Negara
Di bulan Januari, APBN melanjutkan kinerja yang baik. Realisasi belanja negara di Jawa Barat sampai dengan akhir Januari 2022 mencapai Rp6,13 triliun atau 5,64 persen dari target APBN. Belanja Negara diupayakan terus berakselerasi untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Belanja Pemerintah Pusat tercapai sebesar Rp1,17 triliun atau 2,77 persen dari target APBN dan mengalami penurunan sebesar 41,25 persen. Rendahnya realisasi Belanja Pemerintah Pusat karena rendahnya realisasi belanja barang dan belanja modal.
Menteri Keuangan telah menyampaikan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2022 pada pimpinan K/L yang meliputi 5 (lima) hal, yaitu: (1) Perbaikan Perencanaan; (2) Percepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Proyek; (3) Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa; (4) Percepatan Penyaluran Dana Bansos dan Banper yang tepat sasaran; dan (5) Peningkatan Monitoring dan Efektivitas Belanja.
Baca Juga:Perdebatan Halal dan Haram Sering Terjadi di Kalangan Ulama, Begini Kata WamenagBesok Harga Tahu dan Tempe Naik
Belanja K/L terutama dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan atas kegiatan operasional K/L, program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta pembayaran bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.
Kinerja penyerapan bulan-bulan berikutnya diharapkan semakin baik seiring dengan akselerasi belanja barang K/L dan belanja modal untuk berbagai proyek pembangunan di Jawa Barat serta program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Selanjutnya, penyaluran TKDD sampai dengan akhir Januari 2022 mencapai Rp4,96 triliun atau 7,45 persen target APBN 2022. Belanja TKDD masih tumbuh negatif sebesar 1,67 persen, masih ditopang dana Transfer ke Daerah, yaitu realisasi DBH sebesar Rp210,61 miliar atau 3,84 persen turun 0,21 persen, sedangkan realisasi DAU sebesar 4,75 triliun atau 14,56 persen, tumbuh 0,69 persen. Sementara itu, penyaluran Dana Desa masih belum terealisasi karena belum semua daerah mengajukan permohonan salur dan masih dalam proses penyusunan APBDes.
Untuk Program PC-PEN tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp455,62 triliun, terdiri dari penanganan kesehatan sebesar Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat sebesar Rp154,76 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp178,32 triliun.
“APBN menjadi pelindung dari masyarakat terhadap pressure dari energi dan dari sisi kesehatan. Ini menggambarkan APBN berperan penting sebagai instrumen pelindung masyarakat karena guncangan dunia ini masih terjadi dari berbagai segi, seperti kesehatan omicron, komoditas akibat geopolitik, dan recovery yang tidak merata, dan juga kompleksitas dari kenaikan suku bunga global,” jelas Menkeu.