Pemprov Jabar Siapkan Stok 30 Juta Liter Minyak Goreng untuk Atasi Kelangkaan

BEKASI – Minyak goreng kini telah menjadi bahan pokok yang cukup langka di pasaran. Pasalnya, beberapa toko penyedia bahan pokok seperti minimarket, supermarket, dan warung sekalipun kerap kali kehabisan stok.

Padahal, harga dipasaran untuk minyak goreng saat ini sudah jauh lebih murah sejak beberapa minggu sebelumnya yakni turun menjadi Rp14 ribu untuk kemasan satu liter dan Rp 28 ribu untuk kemasan dua liter.

Dengan adanya kelangkaan minyak goreng akibat lonjakan permintaan masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mendapat jatah sebanyak 30 juta liter minyak goreng yang nantinya akan disebarluaskan di seluruh Jawa Barat untuk menutupi kelangkaan.

“Kalau urusan minyak, kita (Pemprov Jabar) sudah ada jatah 30 juta liter, dan kalau dibagi wilayah-wilayah, harusnya hari ini sudah mulai banyak (stok minyak) seperti di warung, toko dan lain sebagainya. Karena jumlah liternya sudah memadai,” ucap Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Kota Bekasi, pada Senin (21/2).

Bahkan, Gubernur Jabar yang akrab disapa Kang Emil ini juga memastikan akan melakukan monitoring ke beberapa distributor minyak goreng guna mengantisipasi terjadinya penimbunan.

“Kami juga sedang monitor supaya jangan masalahnya di pendistribusian seperti ada penimbunan. Karena kalau nanya apakah barangnya ada? ya ada. Tapi kalau tidak ada di tempat jualan, nanti kita akan telusuri,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan tahu dan tempe yang kini mulai langka akibat adanya mogok produksi secara serentak sejak harga kacang kedelai naik, Emil mengungkapkan bahwa permasalahan tersebut berada di Pemerintah Pusat.

Akan tetapi, terkait dengan adanya aksi mogok masal dari para produsen dan penjual tahu tempe secara serentak, Emil menuturkan bahwa pihaknya akan memantau ketersediaan kacang kedelai yang ada di Jawa Barat.

“Terkait tempe tahu, itu kalau misalnya sembako, itu bukan wilayah Kota, Kabupaten, atau provinsi. Dan itu kebijakan buka tutup impor atau yang lainnya itu ada di Pemerintah Pusat. Jadi, (soal) aspirasi pedagang-pedagang yang berhubungan tahun tempe, kita akan cek, mudah-mudahan,” katanya.

“Karena impornya yang saya tahu kebanyakan mayoritas dari Amerika serikat, dan problem kita selama Covid-19 itu logistik,” pungkas Emil. (Mg4/wan)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan