SOREANG – Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Tisna Umaran mengatakan, Kartu Tani Kementerian Pertanian merupakan kartu yang dikhususkan untuk menebus pupuk bersubsidi.
Sehingga proses transaksi keuangan untuk pupuk bersubsidi tersebut harus menggunakan kartu tani.
Pihaknya mencatat berdasarkan by name by adress itu ada sebanyak 91 ribu petani yang terdaftar di program kartu tani Kementerian Pertanian. Namun sayangnya, kata Tisna, alokasi pupuk subsidi itu hanya sebanyak 36 persen.
“Jadi memang kurang, itu salah satu sisi yang dikeluhkan di daerah. Di satu sisi kita harus memberi pupuk bersubsidi, harus pakai kartu tani tapi alokasinya kurang,” kata Tisna saat di wawancara, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (3/2).
Dengan adanya masalah kekurangan pupuk subsidi, Tisna menyarankan penerapan pasar bebas untuk pupuk. Tapi, jika memang harus ada pupuk subsidi, maka konsepnya bisa seperti Kartu Tani Si Bedas, yang bisa memberikan bantuan sosial kepada petani. Yaitu asuransi yang bisa dimanfaatkan oleh petani.
“Jadi, seluruh area sawah itu diasuransikan, kemudian ternak sapi yang diluar KPBS itu diasuransikan. Misal, kalau ada banjir, serangan hama, puting beliung yang mengakibatkan kerugian atau kehancuran sawah maka satu hektarnya diganti Rp6 juta. Kalau sapi dalam satu tahun kalau dia mati atau dicuri maka diganti Rp10 juta,” tutur Tisna.
“Nah biaya preminya itu sama pemda, kalau padi Rp36 ribu per hektar, kalau sapi Rp40 ribu,” jelasnya
Selain itu, adanya kekurangan pupuk subsidi juga bisa menjadi momentum untuk memaksimalkan penggunaan pupuk organik, seperti kompos dan lainnya.
“Sebenarnya ini momentum, kalau pupuk itu ada dua macam yaitu organik dan anorganik, jadi kenapa enggak pakai organik seperti kompos, yang jadi masalah petani kita itu inginnya praktis, jadi kalau pupuk susah, kalang kabut,” kata Tisna.
Sementara itu, dengan terbentuknya kepengurusan DPC Pemuda Tani HKTI Kabupaten Bandung, Tisna berharap bisa terjalin kolaborasi yang baik dengan pemerintah. Utamanya dalam rangka mensosialisasikan program pembangunan pemerintah khususnya di sektor pertanian.
“Sektor pertanian itu identik dengan ekonomi mikro, ekonomi riil, ada petani dan peternak, jadi ya kalau misalnya bersinergi antara pemerintah dengan unsur masyarakat maka program atau visi misi Bandung Bedas itu bisa segera tercapai,” papar Tisna.
