DEPOK – Dewan Kota Depok mendesak pemerintah agar mengevaluasi pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen yang saat ini sedang berlangsung di Kota Belimbing itu.
Pasalnya, selama beberapa pekan terakhir ini, lonjakan kasus konfirmasi positif Covid-19 Varian Omicron di Depok semakin sulit dibendung.
Terkait tingginya angka positif Covid-19 ini dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara Satgas Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana beberapa waktu lalu yang menyebut ratusan siswa terkonfirmasi terpapar Covid-19 yang membuat 34 sekolah mulai jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA terpaksa dihentikan sementara.
Upaya mencegah penyebaran Covid-19 di klaster sekolah di Depok memang tengah dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui penyuratan langsung kepada Kementerian Dalam Negeri maupun Menteri Kesehatan untuk mempertimbangkan ulang keberlanjutan PTM di Depok.
Namun, sampai kini upaya tersebut belum mendapatkan tanggapan lanjut mengenai penghentian PTM sementara.
Terkait hal ini, Anggota Dewan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok, Babai Suhaimi meminta agar pelaksanaan PTM ini segera dievaluasi.
“Terkait PTM 100 persen yang sedang dilaksanakan di kota Depok, dengan kenaikan penderita virus Varian Omicron, maka kebijakan (PTM 100 persen) ini harus segera dievaluasi,” kata Babai kepada Jabar Ekspres saat diwawancara pada Kamis (3/2).
Babai yang juga Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, berpandangan, agar di satu sisi kebijakan PTM ini tetap berjalan, maka opsi terbaik yang harus diambil pemerintah ialah mengubah pelaksanaan PTM tidak harus serratus persen.
“Jadi, tidak perlu harus 100 persen PTM, demi memastikan proses pendidikan tetap berjalan. Solusinya, cukup dengan menerapkan sistem pendidikan jarak jauh,” jelas Babai.
Ia menyebut, ketika digunakan sistem pendidikan atau pembelajaran jarak jauh (PJJ), maka otomatis akan ada tambahan tugas yang harus dilakukan pemerintah.
“Yakni, pertama, mempemudah proses PJJ dengan memberikan paket gratis bagi seluruh anak didik di Kota Depok. Kedua, tetap melakukan kroscek dan pengawasan terhadap jalannya PJJ tersebut,” paparnya.
Selanjutnya, kata dia, Pemkot Depok juga perlu memberikan pengawasan melekat kepada seluruh guru dan anak didik terkait kesehatannya.
