Menteri Muda Transportasi Inggris Dipecat Diduga Karena Berstatus Muslim

INGGRIS – Menteri Muda Transportasi Inggris, Nusrat Ghani, dipecat dari posisinya dalam Kabinet Pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson, diduga hanya karena berstatus sebagai Muslim.

Hal tersebut diungkapkan Ghani pada surat kabar Sunday Times seperti dikutip Reuters pada Minggu 23 Januari 2022.

Pemecatan dirinya, dikatakannya karena keyakinannya sebagai seorang Muslim telah membuat sesama rekannya di parlemen dan pemerintahan tidak nyaman.

Perempuan 49 tahun itu akhirnya dipecat karena berstatus muslim dan kehilangan pekerjaan sebagai menteri muda transportasi pada 2020, dan baru diketahui alasan pemecatan tersebut saat komisi penegak disiplin parlemen mengatakan kepada Ghani bahwa keyakinannya sebagai seorang beragama Islam menjadi masalah pemecatannya.

“Saya diberitahu pada pertemuan perombakan kabinet di Downing Street bahwa isu Muslim telah diangkat menjadi sebuah masalah,” kata Ghani.

“Status saya sebagai ‘menteri wanita Muslim’ membuat rekan-rekan saya tidak nyaman,” sambungnya.

Ghani mengakui, apa yang dialaminya telah menggoyahkan kepercayaannya, terutama terhadap partai Konservatif yang berkuasa.

Bahkan dia kerap berpikir apakah akan melanjutkan statusnya sebagai anggota parlemen setelah apa yang dialaminya selama ini.

“Saya tidak bisa berpura-pura bahwa ini tidak menggoyahkan kepercayaan saya pada partai dan saya kadang-kadang mempertimbangkan apakah akan melanjutkan sebagai anggota parlemen,” tuturnya.

Di sisi lain, Kantor Perdana Menteri Inggris belum memberi tanggapan terkait pernyataan Ghani tersebut. Namun kepala penegak disiplin pemerintah Inggris, Mark Spencer, membantah tudingan ini.

Dia bahkan menyebut apa yang diucapkan Ghani adalah fitnah.

“Tuduhan ini sepenuhnya salah dan saya menganggapnya sebagai fitnah,” katanya di Twitter.

Pengakuan Ghani muncul ketika pemerintahan Johnson terus menjadi sorotan dan berada di ujung tanduk.

Salah satu politikus Konservatif bahkan baru-baru ini berjanji akan mendatangi polisi untuk membawa berbagai skandal pemerintahan Johnson.

Partai Konservatif sebelumnya juga menghadapi tuduhan Islamofobia. Sebuah laporan pada Mei tahun lalu mengkritik cara mereka menangani keluhan diskriminasi terhadap Muslim.

Laporan itu juga membuat Johnson mengeluarkan permintaan maaf atas semua komentarnya di masa lalu tentang Islam, termasuk kolom surat kabar di mana dia menyebut wanita yang mengenakan burqa sebagai “seperti kotak surat”.(fin/rit)

Tinggalkan Balasan