JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) buka suara terkait Edy Mulyadi yang menghina Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Pihaknya menyebut Edy Mulyadi bukan berstatus kader parpol yang berdiri pada 1998 itu.
Edy Mulyadi sudah keluar dari PKS setelah pelaksanaan pemilu lalu. Oleh karena itu, PKS menuturkan pernyataan Edy Mulyadi yang menghina Menhan Prabowo Subianto tidak ada kaitannya dengan PKS.
“Segala sikap resmi PKS disampaikan oleh juru bicara resmi DPP PKS dan juga anggota Fraksi PKS DPR RI sesuai dengan tupoksi dan bidang,” ujar jubir PKS Ahmad Mabruri, Minggu (23/1).
Dia mengatakan PKS selalu menyampaikan kritik terhadap isu pemindahan ibu kota di forum resmi. Misalnya, mengkritik di parlemen dan sesuai konstitusi.
PKS, menurutnya selalu menyampaikan kritik dengan argumentasi berdasar akademis sebagai parpol penyeimbang pemerintah.
“Sikap PKS sebagai penyeimbang pemerintah bukan berarti bersikap asal beda dan tanpa penjelasan yang lengkap dan akademik,” katanya.
Mabruri pun berharap perbincangan tentang IKN seharusnya dengan iklim perbincangan yang sehat dalam bingkai NKRI.
“Anggota Fraksi PKS juga banyak diundang dalam berbagai forum publik termasuk oleh media dan menginginkan perbincangan soal IKN juga jadi perhatian publik dengan diskusi yang sehat,” paparnya.
Sebelumnya, Edy Mulyadi dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara (Sulut) karena dianggap menghina Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang juga Ketum Partai Gerindra.
Kabid Humas Polda Sulut Kombes Jules A Abast mengakui bahwa memang benar ada laporan yang mereka terima terhadap Edy Mulyadi.
“Betul, di SPKT Polda Sulut telah ada pelaporan tentang dugaan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial,” kata Jules yang dikutip dari jpnn.com, Minggu (23/1).
Edy dilaporkan karena menyinggung sosok Menhan Prabowo Subianto ketika membahas isu tentang pemindahan ibu kota baru. (jpnn/ran)
