“Namun, kerugian keuangan negara yang berhasil kita selamatkan dari denda perkara pajak tersangka yang berada di luar negeri ini cukup besar yaitu sebesar 32.100.288.500 rupiah,” kata Sunarko.
Pada Bidang Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) terdapat 13 capaian kinerja penyelesaian program atau kegiatan diantaranya, kegiatan administrasi pencatatan, penerimaan dan penyimpanan barang sitaan atau barang bukti tahap ll (BA-5).
Sedangkan kegiatan administrasi pengembalian barang bukti (BA-20), lanjutnya, kegiatan penyetoran uang barang rampasan negara, permohonan untuk pendampingan penjualan lelang eksekusi terhadap barang sita eksekusi dan barang rampasan negara kepada Pusat Pemulihan Aset Kejagung RI.
Kegiatan penjualan langsung terhadap barang rampasan negara, penyetoran hasil penjualan langsung terhadap barang rampasan negara, kegiatan pengamanan administrasi dan pemblokiran terhadap aset barang sita eksekusi dan barang rampasan negara, serta kegiatan pemusnahan barang bukti yang akan dilaksanakan 30 Desember 2021.
Terakhir, pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) selama tahun 2021 ada sebanyak 24 perjanjian kerjasama dengan intansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat yang menghasilkan 552 Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk pendampingan hukum pada program-program kerja intansi tersebut.
“Yang terbaru, kita melaksanakan MoU dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Barat,” ungkap Sunarko.
Sunarko berharap dengan adanya kerjasama dengan intansi-intansi pemerintahan maka setiap program Kejari akan berjalan dengan baik dan meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi ataupun pungutan-pungutan liar yang kerap terjadi.
Sementara itu, Kasie Datun Kejari Kabupaten Bandung Noordien Kusumanegara menjelaskan bahwa apa yang telah dicapai oleh Bidang Datun selama tahun 2021 sudah cukup memuaskan, namun kedepan ia menargetkan akan menjalin kerjasama dengan lebih banyak intansi untuk menjalin sinergitas dan harmonisasi yang baik antar lembaga, selain itu yang terpenting adalah setiap program pemerintah bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa tersangkut permasalahan.
“Kita akan terus melakukan kinerja terbaik untuk kemajuan daerah,” ujarnya. (yul)
