JAKARTA – Program konversi dari kompor Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke kompor induksi diyakini bisa menjadi jalan alternatif untuk dapat menyelesaikan permasalahan subsidi energi yang selama ini dinilai kurang tepat sasaran.
Sebab, selama ini subsidi energi yang dikeluarkan oleh pemerintah terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Subsidi energi naik rata-rata 3,7 persen setiap tahun dan diperkirakan pada 2022 alokasi subsidi energi naik 4,3 persen dibandingkan 2021.
Alhasil, tahun depan kenaikan subsidi energi diperkirakan menjadi Rp 134 triliun. Subsidi energi ini terdiri dari subsidi jenis BBM tertentu dan LPG Tabung 3 kg sebesar Rp 77,54 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 56,47 triliun.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf presiden Edy Priyono mengungkapkan, bahwa selama ini subsidi LPG besar nilainya karena lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang tidak menjadi sasaran dari subsidi ini.
“Perkiraannya sekitar 65 persen dari subsidi LPG yang menikmati bukan kelompok miskin atau rentan miskin. Itu yang membuat negara rugi besar karena kita impor,” ungkap Edy, dalam keterangannya, Jumat (10/12/2021).
“Maka dari itu, arahan lisan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) di hadapan direksi dan komisaris PT PLN (Persero) terkait konversi kompor elpiji ke kompor induksi layaknya dapat menjadi momentum reformasi subsidi energi yang belum pernah terselesaikan secara baik,” sambungnya.
Ekonom Indef Abra Talattov menambahkan, program konversi dari kompor LPG ke kompor induksi ini tidak hanya mengurangi defisit neraca perdagangan, tetapi juga menjaga ketahanan energi. Dia pun melihat manfaat positif konversi kompor induksi ada dari sisi subsidi.
“Hampir 60 persen masyarakat yang tidak berhak turut menikmati LPG bersubsidi. Kalau dibiarkan terus, subsidi energi yang diberikan pemerintah akan terus tidak tepat sasaran,” kata Abra.
Maka dari itu, Abra pun mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi subsidi energi. Dari satu sisi mengurangi ketergantungan kepada LPG, kemudian juga mempertajam subsidi energi yang lebih tepat sasaran.
“Bagaimana pemerintah bisa memperjelas rumah tangga yang memang berhak mendapatkan subsidi energi. Salah satunya dengan subsidi kompor listrik dengan data yang lebih valid. Karena data PLN sudah jelas, by name by address,” tegas Abra.
