BALI – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap Presidensi G20 Indonesia dapat dimanfaatkan untuk mendorong negara-negara anggota G20 menyinkronkan pemulihan global dari dampak pandemi Covid-19.
“Saya yakin forum G20 akan mampu dan datang tidak hanya berkomunikasi karena yang paling penting adalah aksi kebijakan yang dapat membangun kepercayaan bagi dunia global,” katanya dalam Finance and Central Bank Deputies (FCBD) Meeting di Nusa Dua, Bali, Kamis (9/12).
Sri Mulyani menyebutkan saat ini global memiliki beberapa tantangan termasuk masih berlangsungnya pandemi Covid-19, akses vaksin yang tidak merata, keuangan berkelanjutan hingga pemanfaatan teknologi digital.
Ia mengatakan langkah beberapa negara yang mulai melonggarkan kebijakan sedangkan beberapa negara lain masih perlu mengetatkan kebijakan membuat situasi dunia tidak sinkron termasuk terciptanya inflasi yang tinggi.
Tak hanya itu, tidak sinkronnya pemulihan turut tercermin dari distribusi vaksin yang belum merata mengingat di negara maju rata-rata realisasinya 80 persen dari penduduk sedangkan di negara miskin aksesnya belum merata.
Padahal seharusnya produksi vaksin Covid-19 secara global bisa untuk memvaksinasi 80 persen penduduk dunia.
Selain itu, finansial berkelanjutan yang berkaitan dengan perubahan iklim juga menjadi hal yang perlu disinkronkan mengingat tantangan ini bukan hanya tanggung jawab masing-masing negara.
Ia menekankan Presidensi G20 Indonesia harus membahas lebih konkrit tentang inisiatif pembiayaan berkelanjutan dalam mengatasi perubahan iklim, mekanisme transisi energi dan komitmen terhadap kehutanan.
“Teknologi digital juga jelas sangat kritis ini termasuk inklusi keuangan,” ujarnya.
Menurutnya, G20 mampu membangun kepercayaan bagi dunia global dalam pemulihan mengingat negara anggota G20 memiliki kontribusi 80 persen dari PDB global sehingga dapat mempengaruhi ekonomi, perdagangan dan investasi.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani ingin Presidensi G20 Indonesia dapat mengeluarkan hasil yang nyata dan substantif seperti membuat peta jalan kesiapsiagaan dan respon pencegahan bencana pandemi.
Kemudian memiliki indikator komitmen pendanaan yang kredibel terhadap perubahan iklim melalui peta jalan keuangan berkelanjutan.
Peta jalan tersebut dapat menjadi titik referensi yang kuat untuk meningkatkan pembiayaan internasional dan membuka investasi sektor swasta. (Antara)
