BANDUNG – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kritik keras kondisi Kota Bandung di bawah kepemimpinan Oded M Danial sebagai wali kota terus mengalami kemunduran.
Legislator PSI Kota Bandung Christian Julianto menganggap situasi Bandung saat ini sebagai kota autopilot. Pernyataan Christian beralasan, pasalnya dia melihat Bandung di bawah kepemimpinan Oded tidak punya visi dan arah pembangunan yang jelas, sehingga mengalami kemunduran dari tahun ke tahun.
“Kami melihat kondisi Kota Bandung saat ini sedang tidak baik-baik saja. Contohnya sekarang, di musim hujan ada banyak sekali jalanan di Bandung yang banjir, bahkan dari data ada 68 titik berpotensi banjir, tetapi kami melihat permasalahan itu tidak tercermin di dalam anggaran,” kata Christian dalam diskusi daring, Jum’at (3/12).
Anggota dewan Kota Bandung itu melanjutkan, postur anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 Kota Bandung juga makin tidak menyelesaikan permasalahan warga Bandung. Dia mencontohkan, anggaran penanganan banjir di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang turun signifikan dari periode pemerintahan sebelumnya.
“Anggaran untuk Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (dulu Dinas PU) anggarannya hanya Rp 200 miliar sekian, tidak sampai Rp 300 miliar. Padahal di zaman Kang Emil, anggaran Dinas PU itu bisa Rp 800 miliar,” jelasnya.
Christian menyebut dia ingin melihat sejauh mana langkah Pemkot Bandung untuk menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga Bandung.
Kemudian, alokasi modal Kota Bandung yang hanya 9,4 persen atau Rp 626 miliar, jauh dari kondisi ideal yang harusnya mencapai 30 sampai 40 persen. “Bagaimana caranya benahi Kota Bandung?
Ya secara anggaran harus lebih besar untuk belanja modal, untuk pembangunan kolam retensi, pembangunan gorong-gorong yang lebih besar, tol-tol air. Hal-hal seperti itu yang kami inginnya dimasukkan dalam RAPBD, tetapi justru ini kami lihat sebaliknya,” terangnya.
Dia juga mengkritisi postur RAPBD 2022 Kota Bandung yang 37 persen akan dihabiskan untuk belanja pegawai, jauh melebihi anggaran belanja modal. Terlebih, ada rencana kenaikan tunjangan perumahan pejabat DPRD sebesar Rp 20 juta.
“Postur belanja pegawai di atas 30 persen itu enggak bagus, yang harusnya dibesarkan itu postur belanja modal, bahkan yang disarankan belanja modal itu 30 persen,” ujarnya.
