BANDUNG – Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (ASKALSI), organisasi yang menaungi penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) di Indonesia telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) yang ke IV sekaligus Rapat Kerja (RAKER) pada tanggal 8 November 2021 di Hotel Pullman Grand Central, Bandung.
MUNAS dan RAKER diselenggarakan dengan tema “Peningkatan Sinergi ASKALSI dengan Pemerintah”, dengan Agenda Pergantian Dewan Pengawas dan Pengurus, serta Penyusunan Garis Besar Program Kerja untuk Tahun 2021-2024.
Pada kegiatan MUNAS dan RAKER tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat penting yang terkait dengan SKKL, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Ismail, Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian LHK Sigit Reliantoro, Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian KP, Suharyanto, dan Kabid Kominfo Deputi VII Kemenko Polhukam Bapak Kol. (Inf) Susilo.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada keynote speechnya meminta kepada seluruh pihak, bahwa pemanfaatan ruang laut harus tertib dan terkontrol guna menghindari timbulnya konflik pemanfaatan ruang di laut, serta harus sesuai dengan prinsip ekonomi biru. Untuk itu Menteri Kelautan dan Perikanan meminta kepada seluruh pihak secara bersama-sama terlebih kepada Penyelenggara SKKL mendukung penuh penataan kabel bawah laut yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini melalui Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.
Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan untuk mencegah kesemrawutan pembangunan kabel bawah laut dimasa mendatang di perairan Indonesia, Pemerintah melalui KKP telah menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/ atau Kabel Bawah Laut. Peda KM KP No. 14/2021 ini untuk SKKL ditetapkan 217 alur/ koridor kabel bawah laut, 209 Beach Manhole (BMH) dan 4 lokasi landing stations sebagai titik masuk dan/ atau keluarnya SKKL dari luar negeri atau menuju ke luar negeri.
Selain itu, Trenggono juga menyampaikan untuk membangun iklim usaha yang kondusif Pemerintah menyiapkan pelayanan sistem perizinan pemanfaatan ruang laut dan perizinan berusaha yang cepat dan efisien.
