JAKARTA – Ketua Forum Kepala Sekolah SMP Swasta DKI Jakarta Maringan Tampubolon menyesalkan pemerintah yang sepertinya tidak memperhatikan dampak kepada sekolah swasta dengan adanya perekrutan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dia menilai bahwa pemerintah hanya berpihak kepada sekolah negeri saja. Padahal, dampak buruknya dialami oleh sekolah swasta, karena memiliki guru-guru berpengalaman yang kini mengadu nasib untuk menjadi PPPK.
“Dalam pembuatan kebijakan selalu negeri minded. Seperti perekrutan ini, karena pola pikirnya hanya negeri, tak berpikir dampaknya untuk swasta,” ungkap dia kepada wartawan, Senin (18/10).
Dengan hal tersebut, ia mengatakan bahwa banyak dari guru swasta akan beralih ke sekolah negeri. Pada waktu yang bersamaan, tenaga pengajar di sekolah swasta akan turut berkurang. “Ya akan kesulitan mencari guru. Tidak mudah cari guru sekarang,” imbuhnya.
Aturan pemerintah yang melanggengkan guru swasta dengan status tetap untuk mendaftar PPPK juga sangat disayangkan oleh pihaknya. Sebab, seharusnya guru tetap yayasan tidak bisa ikut dalam seleksi PPPK.
“Yang harusnya peningkatan kesejahteraan itu adalah memang yang selama ini adalah guru honorer yang mengisi sekolah negeri, tetapi yang ambil kesempatan itu malah guru tetap yayasan,” jelasnya.
Menurutnya, ada maladministrasi jika guru yayasan tetap dan bersertifikat malah bisa ikut seleksi, pemerintah dinilai tidak paham aturan.
“Guru bersertifikat yayasan, itu pasti guru tetap yayasan. Kenapa diterima mendaftar? itu salah pemerintah, enggak paham mereka. Kan persyaratannya guru yang sedang tidak mengajar, kalau posisinya sedang mengajar di yayasan itu salah, kan di Dapodik harusnya ketahuan. Jadi kesannya, pemerintah pura-pura enggak tau,” tuturnya. (jawapos.com)
