oleh

Partai Buruh Daftarkan Perubahan Mahkamah Partai, Harap Kemenkumham Segera Sahkan

JAKARTA – Komite Eksekutif (Exco) Partai Buruh berharap Kementerian Hukum dan HAM segera mengesahkan perubahan susunan Mahkamah Partai yang berkasnya telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham, Jakarta, Kamis (14/10).

Jika telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, maka pengurus Mahkamah Partai Buruh yang baru punya kedudukan hukum untuk mengadili sengketa internal partai.

“Ada dua dokumen (yang diserahkan ke Kemenkumham untuk disahkan). Pertama, perubahan kepengurusan Mahkamah Partai. Kedua, (surat pernyataan) Mahkamah Partai (yang lama) tidak ada sengketa di internal Partai Buruh,” kata Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi saat ditemui di luar Gedung AHU Kemenkumham, Jakarta.

Baca Juga:  Presiden Partai Buruh Ungkap Alasan Bangkitnya Partai: Kecewa Omnibus Law

Agus Supriyadi, Sekretaris Jenderal Partai Buruh Ferri Nuzarli, dan Ketua Mahkamah Partai Buruh Riden Hatam Azis bersama pengurus lainnya menyerahkan dua dokumen itu ke Ditjen AHU Kemenkumham.

Perubahan susunan pengurus Mahkamah Partai itu merupakan hasil Kongres Nasional IV Partai Buruh di Jakarta pada 4-5 Oktober 2021.

“Sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik bahwa parpol harus mempunyai Mahkamah Partai, dan itu wajib dicatatkan di Kemenkumham melalui Ditjen AHU. Jadi, dia (Mahkamah Partai) berbeda dengan kepengurusan di eksekutif,” terang Agus Supriyadi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga