oleh

Undang-undang Ciptakan Kerja Ganggu Pembebasan Lahan di Cigugur Tengah

CIMAHI – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi untuk mengentaskan banjir Melong masih terkendala pembebasan lahan. Program prioritas itu terancam tidak rampung pada era Wali dan Wali Kota Cimahi periode 2017-2022.

Sejauh ini, pembebasan lahan yang sudah rampung 100 persen hanya di Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara. Sementara yang berada di Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah serta Melong, Kecamatan Cimahi Selatan belum rampung.

Baca Juga:  Warga Cimahi Kini Bisa Urus Mutasi Kendaraan Via Online, Simak Caranya!

Kepala Seksi Drainase pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Cimahi, Sambas Subagja mengatakan, sebetulnya khusus untuk pembebasan lahan di Cigugur Tengah hanya menyisakan empat bidang saja dari total sekitar 4.000 meter persegi yang harus dibebaskan.

“Kita sebetulnya on progres. Cigugur Tengah tinggal 4 bidang lagi,” kata Sambas kepada Jabar Ekspres, Senin (20/9).

Namun, pembebasan lahan sisa di Cigugur Tengah itu sedikit terhambat seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakan Kerja, yang diikuti dengan turun namanya berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Baca Juga:  Orangtua Meninggal Covid-19, 10 Anak Ini Bakal Diberi Fasilitas KIP

Dengan adanya aturan terbaru itu, kata Sambas, pihaknya harus mengikutinya dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga