CIANJUR – Pemkab Cianjur dan Bogor, Jawa Barat, mendesak pemerintah pusat segera membangun Jalur Puncak II sebagai solusi satu-satunya mengatasi macet yang selalu terjadi di jalur Puncak, terutama saat akhir pekan.
Bupati Cianjur, Herman Suherman di Cianjur Sabtu mengatakan setelah melakukan rapat kordinasi bersama Forkopimda Bogor, terkait penerapan ganjil genap di jalur Puncak-Bogor-Cianjur, sebagai upaya mencari solusi kemacetan yang kembali terjadi setelah pelonggaran PPKM di sejumlah wilayah.
“PPKM dilonggarkan jalur Puncak kembali macet, termasuk kawasan Cianjur terdampak, euforia masyarakat setelah dilonggarkan sangat tinggi terlihat saat akhir pekan, antrian panjang kendaraan menuju Puncak sudah terlihat mulai keluar Tol Ciawi, ” katanya.
Sehingga ganjil genap diberlakukan sebagai upaya menekan mobilitas kendaraan dari berbagai wilayah menuju Puncak, meski belum efektif karena penerapanya belum disertai dengan aturan dan sanksi tegas, sehingga kemacetan tetap terjadi dari Bogor ke Puncak atau sebaliknya saat sore dari Cianjur ke Bogor.
Solusi terbaik untuk mengatasi kemacetan, pihaknya bersama Bupati Bogor Ade Yasin, berharap pemerintah pusat segera membangun jalur Puncak II, sebagai solusi terbaik, sehingga perekonomian di kedua wilayah dapat meningkat kembali setelah terpuruk selama pandemi.
“Tahun ini, kami sudah menuntaskan pembetonan landasan jalan sepanjang 7,4 kilometer dari panjang 9,7 meter jalan Puncak II di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, sisanya ditargetkan tuntas di awal tahun depan, selanjutnya dapat dibangun pemerintah pusat,” katanya.
Sepakat dengan Herman, Bupati Bogor Ade Yasin, akan mendorong pemerintah pusat untuk segera merealisasikan keinginan warga di dua kabupaten, sebagai solusi macet total setiap akhir pekan di jalur Puncak, sehingga roda perekonomian di kedua wilayah dapat berjalan normal.
“Kami berharap rencana yang sudah ada sejak belasan tahun lalu dapat terkabul, sehingga jalur Puncak II dapat meningkatkan perekonomian di kedua wilayah. Rencana tersebut, sudah didukung berbagai kalangan mulai dari DPRD, DPR RI hingga kementerian,” katanya. (antara/red)
