BANDUNG – DPD Partai Gerindra Jabar menargetkan minimal 30 kursi di DPRD Jabar pada pemilihan legislatif (pileg) 2024.
Ketua DPD Partai Gerindra Taufik Hidayat mengatakan, kemenangan tersebut akan mencatatkan rekor sebagai partai politik yang menang berturut-turut di Jabar.
Untuk mencapai target tersebut, partai menyamakan visi misi dalam rapat koordinasi yang diikuti seluruh struktural dan DPC Partai Gerindra Jabar.
Selanjutnya bakal calon di daerah yang punya kantong suara yang bagus, akan diambil sebagai caleg di tingkat provinsi.
“Mungkin yang sudah 2-3 periode, kita ambil ke provinsi. Kita harapkan dari 15 dapil, minimal masing-masing bisa mendapatkan dua kursi atau daerah yang cukup banyak bisa dapat 3 kursi. Kecuali Kota Bogor cukup 1,” kata Taufik.
Sementara itu, sekretaris DPD Partai Gerindra Jabar Abdul Haris Bobihoe mengatakan, setiap balon caleg harus memiliki kesetiaan terhadap Partai Gerindra.
Juga tetap bulat mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2024 nanti.
“Jadi kita linier antara pusat dan daerah. Legislatif dan eksekutif dipimpin oleh Gerindra,” ujarnya.
Namun dalam kondisi pandemi, Haris mengatakan, partai harus memperkuat basis di daerah dengan upaya pendekatan pribadi supaya semakin dirasakan oleh rakyat. “Misalnya kita beri bansos (bantuan sosial).
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jabar Iip Hidayat meminta Partai Gerindra terdepan dalam menyukseskan indeks demokrasi Indonesia dan pemilu 2024 mendatang.
Tugas partai sekarang adalah melakukan pendidikan politik kepada para kader dan generasi muda.
Gerindra harus menjaga kondusivitas Jabar dan kesuksesan pemilu. Terlebih kondisi politik di Jabar sudah nyaman, kondusif.
‘’Kita sudah teruji fokus pada penanganan pandemi Covid-19, bahu membahu menyelesaikan itu,” jelasnya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar Rifqi Al Mubarok mengatakan, pemilu secara serentak akan digelar pada 2024.
Nanti akan terjadi banyak kompleksitas. Namun KPU telah melakukan persiapan khusus sehingga tahapan pemilu bisa berjalan lancer.
“Lamanya pemilu itu biasanya 20 bulan, sekarang jadi 25 bulan supaya kita bisa mempersiapkan secara optimal. Termasuk juga pemilihan yang biasanya 12 bulan, menjadi 15 bulan. Tujuannya supaya tidak terjadi beban kerja tinggi,” katanya.
