”Kami segera menentukan pilot project yang mengatur prokes di enam aktivitas utama,” kata Budi.
Enam aktivitas itu adalah perdagangan, kantor dan kawasan industri, transportasi, pariwisata, keagamaan, dan pendidikan.
Protokol kesehatan yang mendampingi masyarakat, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, harus praktis dan bersifat digital. Aplikasi Peduli Lindungi akan digunakan pemerintah sebagai platform yang mendampingi masyarakat dalam menjalani hari-hari bersama Covid-19. Pemerintah sudah mengintegrasikan aplikasi itu dengan transportasi udara. Setelah itu, akan diintegrasikan dengan pusat perbelanjaan seperti mal.
Nanti bagi penduduk yang ingin menggunakan fasilitas umum, status akunnya diperiksa di aplikasi Peduli Lindungi. Akan diberi fasilitas berbeda bagi mereka yang sudah divaksin dua kali. Misalnya, pada saat makan di restoran, satu meja bisa lebih dari dua orang.
’’Kalau sekarang seperti fasilitas ruang merokok dan tidak merokok,” kata Budi.
Kalangan asosiasi juga akan digandeng. Tujuannya, aturan itu tidak hanya menjadi milik pemerintah. Asosiasi diharapkan membantu dalam penerapan prokes tersebut.
Selain protokol kesehatan, tracing dan testing menjadi sorotan. Budi mengakui bahwa dua hal itu masih menjadi kelemahan. Dia menyatakan, ke depan ada peningkatan testing. Jika selama ini hanya dalam rentang 200 ribu spesimen, ke depan testing harus mencapai 400 ribu spesimen.
’’Tracing juga diperbaiki bekerja sama dengan TNI dan Polri sebagai tracer-nya,” bebernya.
Vaksin juga menjadi perhatian. Terutama daerah yang peningkatan kasusnya signifikan. Daerah aglomerasi di Jawa dan Bali harus mendapatkan vaksinasi 70 persen pada akhir September.
Selanjutnya, 45 kabupaten dan kota di luar Jawa Bali akan menjadi prioritas. Nah, khusus Papua yang akan digunakan untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) juga menjadi prioritas.
