oleh

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Mal Boleh Buka dengan Prokes yang Ketat

JAKARTA – Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang PPKM hingga 16 Agustus 2021 mendatang. Meski demikian, ada sejumlah kelonggaran yang diberikan.

Misalnya, mal dan tempat-tempat perbelanjaan boleh buka selama menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, penerapan PPKM level 4, 3, dan 2 sejak 2 Agustus hingga 9 Agustus di Jawa-Bali menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal itu terlihat dari tren pertambahan kasus dan BOR yang membaik. ”Data menunjukkan penurunan hingga 59,6 persen dari puncak kasus di tanggal 15 Juli 2021 lalu,” jelas Luhut.

Saat ini, kata Luhut, penurunan kasus dan BOR hampir merata di sejumlah wilayah aglomerasi Jawa-Bali. Kasus kematian juga semakin turun. Meski, kondisinya bisa fluktuatif di tiap-tiap provinsi. Selain itu, terdapat 26 kota atau kabupaten yang turun dari level 4 ke level 3. Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi di lapangan yang cukup signifikan.

Meski demikian, ada dua wilayah yang masih mengkhawatirkan. Yakni, Malang Raya dan Bali. Karena itu, pemerintah akan memberikan perhatian khusus pada dua wilayah tersebut. ’’Kami sendiri akan berkunjung ke sana dalam waktu dekat,” tegas Luhut. Pemerintah juga akan membentuk tim khusus untuk menangani wilayah-wilayah yang memiliki lonjakan kasus kematian dalam beberapa minggu terakhir. Luhut menyebut, sesuai keputusan dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi, evaluasi untuk PPKM di Jawa-Bali akan dilakukan seminggu sekali. Untuk luar Jawa-Bali, evaluasi dilakukan setiap dua minggu.

Luhut melanjutkan, pemerintah akan melakukan uji coba pembukaan mal dan pusat-pusat perbelanjaan serta industri esensial yang berbasis ekspor atau penunjangnya. Mal dan pusat perbelanjaan di wilayah level 4 akan dibuka secara bertahap dengan prokes ketat. Uji coba akan dilakukan di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Namun, tetap ada pembatasan kapasitas 25 persen selama seminggu ke depan.

”Hanya mereka yang sudah divaksinasi yang dapat masuk ke mal dan harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Anak umur 7 tahun sementara dilarang masuk mal dan pusat perbelanjaan,” terangnya.

Untuk industri esensial berbasis ekspor, pekan ini akan disusun SOP protokol kesehatan agar minggu depan, mulai 17 Agustus 2021, untuk beberapa kota di level 4 dapat mempekerjakan 100 persen staf yang dibagi minimal dalam dua sif.

Penyesuaian PPKM level 4 dilakukan juga untuk tempat ibadah. Mulai 10 Agustus, tempat ibadah yang ada di kabupaten-kota level 4 dapat digunakan untuk beribadah dengan kapasitas maksimum 25 persen atau maksimal 20 orang.

Untuk menghadapi pandemi yang berkepanjangan ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa kementeriannya akan membuat road map guna mengatasi virus. Sebab, bisa jadi masyarakat akan berdampingan dengan Covid-19 dalam durasi yang lama. Road map itu dibuat untuk memberikan tata cara agar tetap aman dalam menghadapi Covid-19 sekaligus menjalankan roda perekonomian.

”Kami segera menentukan pilot project yang mengatur prokes di enam aktivitas utama,” kata Budi.

Enam aktivitas itu adalah perdagangan, kantor dan kawasan industri, transportasi, pariwisata, keagamaan, dan pendidikan.

Protokol kesehatan yang mendampingi masyarakat, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, harus praktis dan bersifat digital. Aplikasi Peduli Lindungi akan digunakan pemerintah sebagai platform yang mendampingi masyarakat dalam menjalani hari-hari bersama Covid-19. Pemerintah sudah mengintegrasikan aplikasi itu dengan transportasi udara. Setelah itu, akan diintegrasikan dengan pusat perbelanjaan seperti mal.

Nanti bagi penduduk yang ingin menggunakan fasilitas umum, status akunnya diperiksa di aplikasi Peduli Lindungi. Akan diberi fasilitas berbeda bagi mereka yang sudah divaksin dua kali. Misalnya, pada saat makan di restoran, satu meja bisa lebih dari dua orang.

’’Kalau sekarang seperti fasilitas ruang merokok dan tidak merokok,” kata Budi.

Kalangan asosiasi juga akan digandeng. Tujuannya, aturan itu tidak hanya menjadi milik pemerintah. Asosiasi diharapkan membantu dalam penerapan prokes tersebut.

Selain protokol kesehatan, tracing dan testing menjadi sorotan. Budi mengakui bahwa dua hal itu masih menjadi kelemahan. Dia menyatakan, ke depan ada peningkatan testing. Jika selama ini hanya dalam rentang 200 ribu spesimen, ke depan testing harus mencapai 400 ribu spesimen.

’’Tracing juga diperbaiki bekerja sama dengan TNI dan Polri sebagai tracer-nya,” bebernya.

Vaksin juga menjadi perhatian. Terutama daerah yang peningkatan kasusnya signifikan. Daerah aglomerasi di Jawa dan Bali harus mendapatkan vaksinasi 70 persen pada akhir September.

Selanjutnya, 45 kabupaten dan kota di luar Jawa Bali akan menjadi prioritas. Nah, khusus Papua yang akan digunakan untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) juga menjadi prioritas.

’’Di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Keerom, Merauke, dan Mimika dilakukan vaksinasi (Covid-19),” ujarnya.

Luar Jawa-Bali

Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, secara jumlah per 9 Agustus, kasus aktif di Jawa-Bali berkontribusi 53,5 persen dan luar Jawa-Bali 46,5 persen dari total kasus aktif nasional. Selama 1–9 Agustus, kenaikan kasus aktif di luar Jawa-Bali mencapai 1,24 persen. Sedangkan di Jawa-Bali justru turun 27,08 persen.

’’Di luar Jawa-Bali ada yang meningkat, yaitu Sumut, Kaltim, Sumbar, dan Riau. Namun, ada 10 provinsi yang menurun, yaitu Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepri, NTB, NTT, Kaltim, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat,” jelasnya. Airlangga menambahkan, dari asesmen di luar Jawa-Bali, ada 132 kabupaten dan kota yang menerapkan PPKM level 4. Lalu, 215 kabupaten/kota melaksanakan PPKM level 3 dan 39 daerah menerapkan PPKM level 2.

Khusus di luar Jawa-Bali, perpanjangan PPKM dilakukan selama dua minggu, yakni 10–23 Agustus.

’’Karena memang berbeda dengan Jawa-Bali yang sudah menurun (jumlah kasusnya),” imbuhnya.

Percepatan vaksinasi dilakukan dengan meningkatkan target jumlah suntikan per hari. Vaksinasi itu dilakukan oleh TNI sebanyak 500 ribu orang, Polri 600 ribu orang, pemda 1,2 juta orang, dan selebihnya BKKBN dengan mengoptimalkan bidan sebagai vaksinator. Jumlah vaksin yang akan tiba pada bulan ini sebanyak 72 juta ditambah 5,5 juta (sekitar 77,5 juta) dosis. Kemenkes telah menyiapkan distribusinya ke seluruh provinsi maupun kabupaten/kota.

Dari sisi mobilitas, Airlangga menyebut telah terjadi penurunan hampir di seluruh provinsi. Hanya dua provinsi yang mobilitasnya naik, yakni Sumbar dan NTT. Kenaikan indeks mobilitas sejalan dengan tren meningkatnya kasus aktif sehingga perlu tetap dilakukan pengetatan mobilitas lewat PPKM.

Dari hasil evaluasi, 45 kabupaten/kota masih perlu ditindaklanjuti dan pemerintah juga mempersiapkan fasilitas isolasi terpusat.

Polri juga angkat bicara terkait dengan masa PPKM level 4 yang habis kemarin. Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menuturkan, saat ini kasus persebaran Covid-19 cenderung menurun.

”Tentu penurunan ini merupakan dampak dari PPKM yang dilaksanakan,” ujarnya dalam keterangan tertulis kemarin.

Dia menuturkan, dengan modal penurunan kasus Covid-19 ini, Polri berharap PPKM level 4 bisa diturunkan.

”Kita semua mengharapkan penurunan level ini,” paparnya dalam kunjungan ke posko PPKM Mega Legenda, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Meski begitu, target vaksinasi 70 persen harus tetap tercapai. Kepri merupakan daerah dengan vaksinasi tertinggi ketiga di Indonesia. Sekitar 68 persen masyarakat Kepri telah mendapatkan vaksin. ”Kalau sudah 70 persen, harapannya herd immunity terbentuk,” ujarnya.

(Jawapos.com)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga