Diduga Palsukan Kualitas Beras BPNT, TKSK Menghadap Dinsos KBB

BANDUNG BARAT – Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat (KBB) memanggil Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) berkaitan dengan dugaan pemalsuan kualitas beras dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Hal itu berawal dari investigasi Tim Saber Pungli Jawa Barat yang menemukan sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Ciburuy, Kecamatan Padalarang, KBB yang menerima beras kualitas medium dari keagenan CV TKJ, beberapa waktu lalu.

“Sudah kami panggil untuk klarifikasi, selain itu kami juga turun ke lapangan. Mereka (TKSK) yang turun ke desa-desa dan KPM, kalau saya hanya ambil sampel saja,” ujar Kepala Dinas Sosial KBB Sri Dustirawati saat ditemui di Pemda Bandung Barat, Senin (9/8).

Dari hasil klarifikasi dan pengecekan ke lapangan, pihaknya memastikan tidak ada pemalsuan kualitas beras. Hal tersebut diperkuat setelah pihaknya berkomunikasi dengan pihak bank yang ditunjuk pemerintah pusat untuk menyalurkan BPNT tersebut.

“Saya sudah telepon pihak bank penyalurnya. Setelah komunikasi, enggak ada pengurangan kualitas maupun kuantitas,” kata Sri.

Selain adanya dugaan pemalsuan beras, tim Saber Pungli Jabar juga menemukan komoditi telur yang harganya melambung tinggi. Harga eceran telur di pasar umum yang seharusnya Rp 22.500, namun suplier memberikan harga ke agen dan KPM senilai Rp 28.000 sampai dengan Rp 29.000.

“Enggak ada juga telur yang dijual sampai Rp 29.000. Saya sudah cek ke lapangan sama pak kabid, memang gak ada masalah. Beras bagus, dan telur juga sudah sesuai, termasuk barang-barang yang lainnya yang masuk BPNT,” ucap Sri.

Sementara itu, Katim Tindak Saber Pungli Polda Jabar AKBP Zul Azmi membenarkan dugaan adanya temuan tersebut dan pihaknya akan terus melakukan pendalaman mengenai dugaan adanya penyimpangan-penyimpangan Program BPNT di KBB.

“Untuk memastikan supaya program BPNT lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi. Jangan sampai ditemukan korupsi yang berpotensi menimbulkan kerugian negara yang sangat besar ini akibat banyaknya oknum yang bermain dengan adanya temuan-temuan ini, diharapkan KPK dan Mabes Polri turun melakukan penertiban,” kata Zul. (mg6)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan