Di samping bantuan sosial, pemerintah juga harus mulai melakukan digitalisasi. Pola digitalisasi memang tidak cepat dan mudah diimplementasikan, namun pada kondisi mendesak perlu didorong sesegera mungkin.
“Melalui pengaplikasian digitalisasi, ada banyak hal yang mungkin bisa dilakukan. Sehingga, meskipun mobilitas konsumen berkurang, tapi dengan pola digitalisasi kita tetap bisa mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Selain itu, penetapan SOP bagi sektor usaha tertentu untuk dapat beroperasi di masa PPKM Darurat juga semestinya dilonggarkan. Misalnya sektor usaha yang tidak bersinggungan langsung dengan konsumen dan mampu memastikan bahwa kegiatan operasionalnya menerapkan protokol kesehatan ketat.
Acuviarta pun turut menyoroti munculnya wacana pemerintah tentang kebijakan 15 hari kerja dalam sebulan bagi buruh sebagai antisipasi terjadinya PHK massal.
Menurutnya, kebijakan ini diperkirakan hanya bersifat situasional, sebab korelasinya sangat erat dengan penyesuaian upah dan pemerintah belum memberikan opsi kepastian mengenai hal tersebut.
“Kalau kebijakan itu tidak dibarengi dengan kepastian dari pemerintah terkait besaran upah, maka saya rasa akan mengakibatkan situasi yang lebih parah lagi di masyarakat,” pungkasnya. (win)
