JABAR EKSPRES – Rencana pembangunan Underpass Gatot Subroto di kawasan Baros, Kota Cimahi, memasuki tahapan pelelangan. Proyek yang dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu diharapkan segera terealisasi sesuai jadwal karena dinilai akan menjadi solusi atas kepadatan lalu lintas di perlintasan sebidang kereta api sekaligus mendorong aktivitas ekonomi.
Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cimahi, Achmad Nuryana, mengatakan Pemerintah Kota Cimahi menyambut baik dimulainya proses pembangunan underpass tersebut. Menurut dia, keberadaan underpass akan memberikan dampak langsung terhadap kelancaran arus kendaraan maupun distribusi barang dan jasa.
“Pertama kan terhadap lalu lintas pasti akan berdampak lebih lancar, tidak akan terganggunggu lagi dengan aktivitas kereta api. Kemudian dari pergerakan ekonomi, distribusinya akan lebih lancar,” ujar Achmad, Jumat (3/7/2026).
Baca Juga:Bupati Tasikmalaya Resmi Lantik 9 Kepala Desa, Minta Fokus Tingkatkan Pelayanan dan PembangunanJamin Pelayanan Terhadap Masyarakat, PLN UIT JBT Luncurkan 4 Progam Strategis di 2026
Underpass itu akan dibangun di Jalan Gatot Subroto, tepat di kawasan perlintasan kereta api Baros yang selama ini menjadi salah satu titik kemacetan di Kota Cimahi. Kepadatan lalu lintas di lokasi tersebut meningkat seiring bertambahnya frekuensi perjalanan kereta api, terutama sejak beroperasinya Kereta Feeder.
Menurut Achmad, tingginya intensitas perjalanan kereta membuat waktu tunggu kendaraan di perlintasan semakin panjang. Kondisi itu tidak hanya memicu kemacetan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan di perlintasan sebidang.
“Traffic kereta semakin tinggi sekarang kan dengan keberadaan Feeder. Dengan adanya underpass kan nanti waktu sama biaya perjalanan jadi lebih efisien tentunya dan yang terpenting mengurangi risiko kecelakaan,” katanya.
Berdasarkan informasi pada laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat, paket pekerjaan pembangunan Underpass Gatot Subroto memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp150 miliar. Adapun nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tercatat sebesar Rp130.131.435.741,19.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi, Wilman Sugiansyah, mengatakan Pemerintah Kota Cimahi telah menerima informasi mengenai proses pelelangan beserta jadwal pelaksanaan kontrak dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kalau informasi yang kami terima memang sudah dilelangkan dan kalau melihat jadwal itu seharusnya tanggal 21 Juli sudah tanda tangan kontrak,” kata Wilman.