BANDUNG – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jabar Nanin Hayani Adam mengatakan pihaknya terus mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 provinsi Jabar untuk penanganan COVID-19.
Dia menyebut realisasi anggaran penanganan COVID-19 sudah mencapai 17,58 persen atau Rp204,5 miliar dari total anggaran Rp1,1 triliun per Jumat (23/7).
“Anggaran untuk insentif tenaga kesehatan sebesar Rp 57,7 miliar, sudah direalisasikan sebesar Rp 33,5 miliar atau sekitar 58,15 persen,” ujar Nanin di Kota Bandung, Sabtu (24/7).
Pemprov Jabar kemudian telah melakukan pergeseran anggaran dengan menambah Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 400 miliar pada 12 Juli 2021. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 144 miliar berasal dari penghentian sementara proyek strategis.
“Yang intinya memperbolehkan daerah untuk melakukan pergeseran anggaran jika anggaran untuk bantuan sosial dan dukungan PPKM Darurat di daerah tidak memadai,” terangnya.
Oleh karena itu, Nanin mengatakan bahwa Pemprov Jabar akan memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak PPKM. Nantinya pelaku usaha yang tidak dapat melakukan aktivitas selama PPKM, pekerja seni, dan pekerja harian lepas bakal menerima bansos tersebut.
“Sedangkan 1,9 juta Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) yang menerima bansos Pemda Provinsi Jabar pada 2020 sudah di-cover oleh pemerintah pusat,” pungkasnya. (rls)
