Anggaran Covid-19 di Jabar Capai 17,58 Persen, Dewan Minta Pemprov Fokus

Ichsan menyakini, pencanangan PPKM itu tidak diusulkan dalam waktu hanya satu atau dua hari saja. Sama halnya dengan bansos dimana idealnya bantuan itu diberikan kepada masyarakat sebelum PPKM.

“Tapi dana yang disiapkan untuk bansos sebagai kompensasi dari PPKM darurat tersebut jadi lambat. Itu kita akui, saat ini Jawa Barat baru hitungan rencana,” katanya.

“Harusnya secara managerial apalagi ini masa kedaruratan penanganannya harus lebih profesional lagi,” tambahnya.

Terkait dengan langkah Ridwan Kamil melalukan pembagian bansos dengan menyasar warga yang tidak masuk ke data formal pemerintah di wilayah Kabupaten Bandung. Dirinya mengkritik.

“Ini langkah-langkahnya harus melihat satu keseluruhan ya, jangan parsial, kita bahaslah dengan DPRD mana yang harus diberikan bantuan, jangan menimbulkan kecemburuan kalau hanya satu daerah, buatlah yang terprogram,” tegasnya.

Menurut mantan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor ini, Gubernur jangan memaksakan satu hal saja, tapi kalau anggarannya tersedia Iwan Suryawan meminta Ridwan Kamil untuk sama-sama membahas mana saja daerah yang harus diintervensi untuk bantuan sosial tersebut.

“Jangan satu-satu kita tidak bisa, dan Bodebek itu angka kasusnya tinggi daerah itu dulu didahulukan dan komunikasilah dengan DPRD, alokasinya seperti apa, berapa yang dibutuhkan, anggarannya harus seperti apa,” tutur Iwan.

Lebih lanjut, Iwan menginginkan Gubernur Jawa Barat memiliki prioritas berdasarkan zona wilayah yang memang sangat membutuhkan bantuan.

“Jangan sampai tumpang tindih dengan bantuan yang diberikan dari Pemerintah Pusat, kemudian alangkah lebih baiknya cara penanganannya lebih baik,” lanjutnya.

“Saya rasa data di Pikobar dan laporan komite ada itu data daerah mana dan siapa yang lebih prioritas untuk mendapatkan bantuan terkecuali itu bantuan pribadi Gubernur, silahkan saja mau kemana, tapi kalau atas nama provinsi lebih baik ada skala prioritas,” tambahnya.

Ia mengaku, berdasarkan hasil pengamatannya dilapangan secara langsung pun disimpulkan bahwa eksekusi aksi Pemprov Jawa Barat tidak instan.

“Ada satu rumah warga yang isoman karena rumah sakit penuh, kemudian keluarga rumah tersebut mengakses ke Pikobar meminta obat dan vitamin, setelah 18 hari bantuannya baru datang sedangkan orangnya sudah sehat, untung pasiennya sehat kalau misalnya pasien tersebut wafat ini kesannya seperti yang main-main,” paparnya. (win)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan