BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluarkan keputusan dan surat edaran gubernur menikdaklanjuti perpanjangan PPKM Darurat 21-25 Juli 2021. Hanya satu daerah di level 2.
Masing- masing Surat Edaran No 133/KS.01.01/Hukham tahun 2021 tentang Pelaksanaan PPKM COVID-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Keputusan Gubernur No 443/Kep.362 – Hukham/2021 tentang PPKM COVID-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat.
Gubernur meminta 27 bupati/waki kota menerapkan kewaspadaan level 4 dalam PPKM meskipun ada satu daerah yang masuk level 2 yaitu Kabupaten Tasikmalaya.
Daerah yang masuk level 3 untuk menerapkan kewaspadaan level 4 dalam PPKM. Sedangkan daerah yang masuk level 2, yakni Kabupaten Tasikmalaya, dapat tetap menerapkan kewaspadaan level 2 dalam PPKM.
“Yang masuk level 2 hanya Kabupaten Tasikmalaya, sisanya masuk level 3 dan 4. Daerah yang masuk level 2 dapat tetap menerapkan kewaspadaan level 2, sesuai dengan SE Gubernur, kecuali kebijakan Pemda setempat menerapkan kewaspadaan setara dengan level 3 atau 4. Sedangkan, daerah yang masuk level 3 harus menerapkan kewaspadaan level 4, artinya menerapkan kewaspadaan tinggi,” ujar Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat Daud Ahmad di Bandung.
Menurut Daud, keputusan diambil guna mencegah peningkatan angka kasus positif, menekan angka keterisian rumah sakit (BOR), dan menurunkan angka kematian. “Karena sebagian besar masih di level 3 dan 4, maka treatment kewaspadaannya harus di level 4 atau yang paling tinggi,” tuturnya.
Beberapa poin penting yang harus dijalankan di tingkat kewaspadaan level 4 antara lain adalah, aktivitas sektor non esensial dan kritikal ditutup 100 persen dan pembatasan aktivitas esensial kritikal.
“Seperti pada PPKM Darurat, yang esensial dan kritikal dibatasi 50 persen, sedangkan yang non esensial nonkritikal 100 persen ditutup,” tegas mantan Penjabat (Pj) Bupati Cirebon itu.
Surat edaran Gubernur juga menguatkan pelacakan kasus COVID-19, di antaranya dengan menetapkan jumlah minimal tes harian kabupaten/kota berdasarkan positivity rate mingguan.
Daerah paling sedikit target tes hariannya yakni Kota Banjar 404 orang per hari, sedangkan paling banyak Kabupaten Bogor 13.003.
Dalam surat edaran itu Gubernur memberi dukungan kepada bupati/wali kota untuk penerapan aturannya, dibantu aparat TNI/Polri.
