oleh

Aturan PPKM Darurat Sebaiknya Berikan Kelonggaran kepada UMKM

BANDUNG – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Yuningsih mengakui, Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada sektor usaha khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Menurutnya, banyak dari mereka yang mengalami penurunan penghasilan. Ditambah lagi dengan aturan kebijakan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang rencananya akan diperpanjang. Hal itu akan membuat para pelaku UMKM makin terhimpit.

“Mereka 14 hari kemarin saja sudah uring-uringan. apalagi ditambah empat belas hari lagi. Saya tidak bisa membayangkan ya, kalau ada yang menetapkan kebijakan tapi ada kebajikannya, artinya ada yang memberi solusi. Itu mungkin masih bisa dimaklumi,” ujar Yuningsih ketika dihubungi Jabareskpres, Jumat (16/7).

Baca Juga:  Pemprov Jabar Jangan Lakukan Refocusing Anggaran untuk  UPTD yang Bersentuhan Langsung dengan Masyarakat

Dia menilai, para pelaku UMKM sebaiknya dimasukan ke dalam sektor esensial sehingga ketika PPKM Darurat diperpanjang, mereka tetap dapat memperoleh pemasukan.

Namun, perlu diatur batasan-batasannya dengan kategori ada yang esensial dan non esensial. Sehinnga keberadaan UMKM tetap bisa menjalankan usahanya.

”Sebenarnya masyarakat-masyarakat kecil pedagang juga. Menurut saya itu juga essensial ya yang penting tidak makan disitu. selama ini memang ditertibkan juga,” tuturnya.

Baca Juga:  BUMN Buka Kesempatan Bagi UMKM Ambil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Disamping itu, dia juga mengkritik tindakan para petugas saat menertibkan para pedagang selama aturan PPKM Darurat. Dia meminta supaya penindakan yang berlangsung mengedepankan sisi humanis ketimbang arogansi.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga