BANDUNG – Adanya pandemi Covid-19 yang terus meningkat membuat keprihatinan tersendiri bagi Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Haris Bobihoe.
Menurutnya, dengan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat membuat rencana Pembelajarann Tatap Muka (PTM) gagal dilaksanakan. Dengan begitu, menambah catatan buruk tentang kualitas pendidikan yang ada di Indonesia.
Akan tetapi, dengan semakin berkembangnya penularan Covid-18 di Jabar yang masuk ke level 3 dan 4 sangat membahayakan jika PTM dilaksnakan.
“Jadi kan kita mengikuti keputusan pemerintah tentang PPKM Darurat, sementara Jabar itu masuk dilevel 3 dan 4 yaitu level yang termasuk cukup membahayakan,” kata Harris saat dihubungi Humas DPRD Jabar. Rabu, (14/7).
Harris menyebut, menurut keputusan Gurbernur untuk PTM belum bisa dilakukan saat ini karena mengikuti perubahan di masing masing kabupaten atau kota serta perizinan dari gugus tugas kabupaten atau kota.
Dari keputusan Gubernur untuk PTM itu, kemungkinan kondisi ini bisa berubah dimasing masing kabupaten dan kota jika tingkat penularan Covid-19 sudah mereda.
‘’Jadi mengikuti apa yg ada di kabupaten dan kota, kalau kondisinya sudah memungkinkan maka bisa dilaksanakan asal mendapat persetujuan dari gugus tugas di kabupaten kota,” ucapnya.
Walaupun PTM di Jawa Barat dibatalkan, Kepala Dinas Pendidikan telah menyiapkan beberapa opsi, seperti penerapan pembelajaran sesuai prokotol kesehatan, siswa masuk maksimal 50 persen, pemberian shift pada teknis mengajar, dan pemberian kurikulum yang dibatasi untuk tatap muka.
Anggota Fraksi Gerindra Persatuan itu juga mengkhawatirkan PTM jika dilakukan dimasa pandemi, dirinya mengkhawatirkan kesehatan dari siswa dan ditakutkan virus tersebut berpotensi menyebar.
“Pastinya kesehatan, dari disdik juga tidak mau mengambil resiko besar karena kan pandeminya masih cukup tinggi apalagi ada varian baru. Kalau mau diadakan tatap muka, boleh dikatakan termasuk adanya kerumunan massa walaupun tidak besar, tapikan ini berpotensi menyebar,“ ucap Harris.
Selain itu juga, PPKM ini berlanjut lama yang akan berdampak pada mutu pendidikan jadi menurun. Namun demikian, Saat ini pemerintah telah menyiapkan vaksinisasi bagi pelajar, hal itu dilakukan agar bisa menekan adanya penyebaran covid.
