“Kalau mau gratis ikut antrean di program-program pemerintah. Kalau tidak mau antre, tidak mau ya bisa membayar mungkin di tempat-tempat yang menyediakan. Seperti dulu PCR gratis ya harus ikut antrean, kalau nggak ya atur sendiri,” ujarnya.
“Nah jadi saya kira proses-proses mereka yang tidak ikut dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah ingin punya jadwal sendiri saya kita bisa menyesuaikan dan kalau proses penyesuaian itu harus membayar menurut saya itu konsekuensi,” lanjutnya.
Kendati demikian, Kang Emil, mengingatkan kalau vaksin seyogianya tidak berbayar. Pada dasarnya vaksin itu harusnya 100% gratis. Akan tetapi dikelola oleh negara sehingga tidak dimanfaatkan oleh mereka-mereka dengan cara yang kurang bertanggung jawab.
“Saya kira itu. Vaksinnya gratis tapi kalau dia ingin mendapatkan layanan yang jadwalnya sesuai keinginan tentunya ada konsekuensi membayar pelayanan itu, bukan vaksinya. Kira-kira begitu,” pungkasnya. (win)
